Demokrat Sebut Penentuan Sekda DKI Definitif Tak Terbatas pada ASN Pemprov

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan bahwa penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Definitif pengganti Marullah Matali tidak harus terbatas pada aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI.

"Lebih banyak yang diseleksi akan lebih baik. Jadi tidak harus terbatas pada ASN di Provinsi DKI Jakarta saja," kata Mujiyono saat dihubungi, Jumat (9/12/2022).

Mujiyono menyebutkan, tidak masalah jika ternyata lelang jabatan Sekda DKI Definitif diikuti bakal calon dari berbagai unsur di luar ASN Pemprov DKI. Menurut dia, hal itu boleh, asalkan proses seleksi dilakukan secara transparan.

"Tidak ada masalah selama memang yang terpilih merupakan kandidat yang terbaik dan proses seleksi dilakukan secara terbuka dan transparan," ujar Mujiyono.

Baca juga: Jabatan Sekda DKI Definitf Harus Dipilih Pakai Sistem Lelang

Menurut Demokrat DKI, Sekda DKI Definitif harus bisa menjadi tandem atau pendamping Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk melaksanakan rencana pembangunan daerah (RPD) 2023-2026.

"Mengingat bahwa sampai dilaksanakan Pilkada 2024, tidak ada sosok wakil gubernur. Sekretaris daerah harus dapat menjadi tandem atau pendamping Pj Gubernur untuk melaksanakan RPD 2023-2026," tutur Mujiyono.

Demokrat DKI juga mendorong agar Sekda DKI Definitif nantinya berasal dari etnis Betawi.

"Lebih diutamakan yang berasal dari etnis Betawi sebagaimana kebiasaan yang berlaku selama ini," kata Mujiyono.

Baca juga: Jabatan Sekda DKI Dilelang, Demokrat: Utamakan Etnis Betawi

Demokrat DKI, lanjut Mujiyono, berharap penentuan sekda definitif segera dilakukan, mengingat vitalnya tugas dan fungsi dari seorang sekretaris daerah berdasarkan Pergub 150 Tahun 2022.

"Proses seleksi harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan sehingga yang terpilih adalah sosok yang terbaik dan paling mampu," ucap Mujiyono.