DPRD Diminta Tegur Pemkot Depok yang Ajak Bikin Video Terima Kasih, Pengamat: Melanggar Etika Kesopanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, meminta Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Kota Depok pusat menegur Pemerintah Kota yang ajak warganya membuat video ucapan terima kasih atas pembangunan infrastruktur di sana.

"Harusnya ditegur walau sifatnya tidak memaksa atau atas kesadaran saja. Namun, itu jadinya melanggar public civility atau kesantunan publik," tutur Trubus kepada Kompas.com, Selasa (20/12/2022).

Seperti diketahui, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengajak masyarakat membuat video ucapan terima kasih atas pembangunan infrastruktur yang sudah dikerjakan Pemkot Depok.

Baca juga: Ajakan Bikin Video Terima Kasih oleh Pemkot Depok Disebut sebagai Marketing Politik Terselubung untuk Pemilu 2024

Nantinya, pembuat video bakal mendapatkan hadiah darinya jika video ucapan itu dinilai kreatif. Video ucapan terima kasih itu dapat dikirimkan langsung ke akun media sosial pribadinya ataupun Pemkot Depok.

Menurut Trubus, ajakan itu hanya membuang-buang energi dan tidak ada urgensinya. Pasalnya, kata Trubus, semua pemimpin daerah memang harus menunjukkan prestasinya.

"Ini menunjukkan kelemahan DPRD Kota Depok juga dalam pengawasannya. Tugas legislatif itu kan mengawasi eksekutif," tutur Trubus.

Menurut Trubus, ajakan ini berpotensi bisa membenturkan antarkelompok masyarakat, yaitu mereka yang pro dan kontra dengan pemerintahan Kota Depok saat ini.

"Jadi akan memancing konflik. Terlebih Depok sempat mendapatkan sebutan sebagai kota yang intoleran," tutur Trubus.

Baca juga: Pemkot Depok Dinilai Mengemis Terima Kasih Lewat Ajakan Bikin Video, Pengamat: Indikasi Kepemimpinan yang Gagal

Trubus khawatir, ajakan itu justru akan kontraproduktif yang bisa memancing konflik horizontal. Bukan tidak mungkin, kata Trubus, ini akan menimbulkan konflik berbau isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

"Karena orang yang tidak ucapkan bisa dianggap berbeda dan perlu dimusuhi. Atau yang mengucapkan dianggap yang sepaham," kata Trubus.