Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disinggung Jokowi soal ITF Sunter, Heru Budi: Kan Kita Sudah Ada RDF Plant di Bantar Gebang

Kompas.com - 22/12/2022, 18:00 WIB
Muhammad Naufal,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara atas singgungan Presiden Joko Widodo berkait pembangunan intermediate treatment facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara.

Untuk diketahui, ITF merupakan salah satu program penanganan sampah di Ibu Kota yang akan dibangun oleh salah satu BUMD DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), pada 2023.

Heru menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejatinya telah memiliki fasilitas terkait penanganan sampah, yakni sistem refuse derived fuel (RDF).

Baca juga: Anggarannya Dipangkas, Jakpro Hanya Akan Bangun ITF Sunter Pakai PMD

Fasilitas ini diterapkan di Tempat Pengolahan Sampah Terpusat (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.

“Ya, kan kita sudah ada di (TPST) Bantar Gebang, sudah ada sistem RDF,” ujar Heru kepada awak media, Kamis (22/12/2022).

“Mungkin beliau (Jokowi) akan melihat ke sana (TPST Bantar Gebang),” sambungnya.

Eks Wali Kota Jakarta Utara itu menegaskan, pemerintah daerah yang seharusnya bertanggung jawab atas penanganan sampah di Tanah Air tak hanya Pemprov DKI saja.

Menurut Heru, pemerintah daerah di seluruh Tanah Air harus bertanggung jawab atas penanganan sampah.

Baca juga: Anies Harap RDF Plant di TPST Bantargebang Jadi Sarana Pembelajaran Anak-anak

“Dan tidak hanya Jakarta aja kan, seluruh Indonesia juga harus memperhatikan masalah sampah,” ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa sejak dirinya menjadi Wali Kota Solo hingga saat ini belum pernah ada pemda yang mampu menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh.

Sehingga, dia meminta agar pemda memanfaatkan dana untuk pengelolaan lingkungan hidup salah satunya digunakan untuk menyelesaikan persoalan sampah.

"Untuk awal menurut saya urusan sampah menjadi priroitas, saya pengalaman sejak wali kota sampai sekarang urusan sampah belum prnah namanya beres," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Rakernas Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

"Mau membuat insenerator (pembakar sampah padat) saja urusan yang namanya tapping fees sampai sekarang itu di Solo belum," lanjutnya.

Padahal, menurut Jokowi, program penanganan sampah di Solo dengan pengadaan insenerator sudah dimulainya sejak 20 tahun lalu.

"Saya enggak tahu apakah sudah ada (daerah) yang jadi? Jadi saat menjadi Gubernur di DKI, untuk penanganan sampah di Sunter itu kita mulai. Lalu sampai saya tidak jadi gubernur, tanda tangan pun saya belum, padahal sudah kita rencanakan, belum (selesai), saya enggak tahu apakah sekarang sudah, hati-hati bisa mundur lagi itu," jelasnya.

"Kalau sudah, ya saya senang, kalau masih 2023 saya masih sanksi bukan karena Pak Heru ya, sejak dulu kayak begitu, begitu memang," lanjut Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com