BP BUMD Ungkap Masalah Jakpro sehingga Tak Bisa Bagikan Dividen ke Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta mengungkapkan masalah yang dihadapi PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) sehingga tidak pernah membagikan dividen kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 2019.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan, PT Jakpro tak pernah membagikan dividen sejak beberapa tahun lalu karena perlu ada penyesuaian unit usaha pada anak cucu perusahaannya.

"Ada yang core bisnisnya, bukan enggak cocok, tapi ada yang perlu disesuaikan gitu ya," kata Fitria saat dikonfirmasi, Minggu (29/1/2023).

Baca juga: Jakpro Disebut Tak Pernah Bagikan Dividen kepada Pemprov DKI Sejak 2019

Fitria mengatakan, untuk menangani hal itu, PT Jakpro bisa jadi perlu melakukan merger antaranak/cucu perusahaannya.

Di sisi lain, BP BUMD DKI hingga kini masih mengkaji berbagai opsi agar kondisi keuangan PT Jakpro membaik.

Dengan demikian, PT Jakpro bisa mulai membagikan dividen kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Kami belum final ya kajiannya. Jadi kita lihat seperti apa nanti (hasil kajiannya)," ucap Fitria.

"Jakpro juga melakukan kajian internal," lanjut dia.

Baca juga: Disuntik Modal Triliunan, Jakpro Baru Bisa Bagikan Dividen pada 2025

Salah satu opsi untuk menyehatkan keuangan Jakpro, kata Fitria, yakni penggabungan anak/cucu perusahaan berpelat merah itu.

Kemudian, opsi lainnya yakni penyesuaian unit bisnis dari anak/cucu PT Jakpro.

Sebagai contoh, unit bisnis perparkiran dinaungi anak perusahaan PT Jakpro bernama A dipindahkan ke anak perusahaan PT Jakpro bernama B.

"Saat ini, posisinya adalah kami lagi mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk penyehatan bisnis di anak-anak perusahaan (PT Jakpro)," sebut Fitria.

Baca juga: Tak Pernah Bagikan Dividen, Jakpro Disarankan Gabung Anak Cucu Perusahaannya

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi sebelumnya menyebutkan, Jakpro selaku BUMD DKI memiliki tujuh anak perusahaan serta dua cucu perusahaan.

Anak cucu perusahaan dengan unit bisnis serupa disarankan agar digabungkan.

"Jakpro itu satu holding punya tujuh anak perusahaan dan dua cucu perusahaan, cukup banyak kan. Kalau mereka cuma kita susuin saja, enggak ada yang mendapatkan dividen, ya untuk apa?" sebut Rasyidi melalui sambungan telepon, Senin (23/1/2023).

"Misal ada anak perusahaan yang satu bidang, kenapa harus ada dua? Bisa digabungkan, ya gabungkan saja," sambung dia.

Baca juga: Jakpro Disarankan Gabungkan Anak Perusahaan, BP BUMD DKI: Kami Sedang Kaji

Rasyidi menilai, penggabungan anak/cucu perusahaan itu bisa membuat Jakpro secara keseluruhan bergerak lebih lincah.

"Perusahaannya bagus, organisasinya ya bisa lebih lincah," tutur Rasyidi.

Dalam kesempatan itu, Rasyidi turut mengungkapkan, Jakpro tak pernah membagikan dividen ke Pemprov DKI sejak 2019.

Menurut dia, hal itu terjadi karena keuangan Jakpro masih belum sehat hingga saat ini.

Padahal, Jakpro menerima penyertaan modal daerah (PMD) sekitar Rp 1,6 triliun yang dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2022.