Soal Pembelian 21 Mobil Listrik, PSI Minta Pemprov DKI Lelang Kendaraan Lama agar Hemat Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, William Aditya mendukung penuh rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta soal pengadaan 21 mobil listrik pada 2023.

Untuk diketahui, mobil listrik itu diperuntukkan bagi sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, salah satunya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Namun, Wiliam meminta untuk kendaraan lama yang sebelumnya digunakan selama tugas agar dijual atau dilelang untuk menghemat anggaran.

Baca juga: Sederet Pejabat DKI yang Bakal Kebagian Mobil Listrik Rp 800 Juta, dari Heru Budi hingga Sekda

"Harus dipastikan mobil- mobil berbahan bakar fosil dijual atau dilelang agar menghemat anggaran," ujar William dalam keterangannya, Rabu (22/2/2023).

William mengatakan, perawatan kendaraan dinas selama ini seringkali memakan anggaran yang besar.

Pengadaan mobil listrik itu nantinya anggaran perawatan bisa berfokus kepada program lainnya yang lebih bermanfaat bagi warga DKI.

Selain itu, kebijakan Pemprov DKI diharapkan mempercepat proses peralihan kendaraan berbahan bakar menuju kendaraan listrik yang dinilai ramah lingkungan.

"Bukan hanya itu, kendaraan listrik juga lebih ramah lingkungan karena tidak mencemari udara. Ini juga bisa mengurangi polusi di Jakarta,“ ucap William.

Baca juga: Ini Daftar Harga Mobil Listrik di Indonesia, Mana yang Bakal Jadi Mobil Dinas Heru Budi?

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Reza Pahlevi berujar, dana pengadaan mobil listrik itu dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

"Tahun ini, (pengadaan) 21 (mobil listrik) dulu," ujar dia saat dikonfirmasi, Selasa (21/2/2023).