Simpang Siurnya Informasi soal Pembebasan Lahan di Cawang untuk Normalisasi Ciliwung

JAKARTA, KOMPAS.com – Normalisasi Kali Ciliwung adalah program pemerintah untuk menangani banjir Jakarta.

Untuk melakukan normalisasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan lahan di sejumlah wilayah.

Ada sejumlah wilayah yang terdampak pembebasan lahan, salah satunya RW 003 Kelurahan Cawang, Jakarta Timur.

Di sana, ada sejumlah RT yang akan dibebaskan lahannya, yakni RT 002, RT 004, RT 006, RT 007, RT 008, dan RT 015.

“Paling banyak terdampak itu di RT 015," ungkap salah satu pengurus RT 015 RW 003 Kelurahan Cawang, Aji, Rabu (22/2/2023).

Baca juga: BERITA FOTO: Potret Rumah-rumah Terbengkalai di Bantaran Kali Ciliwung Cawang

Ia mengungkapkan, warga setempat tidak pernah mendapatkan sosialisasi secara resmi terkait pembebasan lahan dan normalisasi Kali Ciliwung di kawasannya.

Aji tidak menampik, sempat ada orang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berkunjung pada 2014 untuk mengukur tanah dan bangunan, tetapi tidak ada kelanjutannya.

BPN kembali melakukan pengukuran pada akhir 2021. Kedatangan mereka dibarengi dengan masuknya orang yang mengaku sebagai biro jasa dan informasi pembebasan lahan di RW 003.

Informasi yang simpang siur

Menurut Aji, sejauh ini belum ada sosialisasi dari pemerintah bahwa kawasannya akan dinormalisasi.

Ia dan warga setempat baru mengetahuinya ketika ada BPN yang mendadak mengukur pada 2021, layaknya pada 2014 silam.

"Katanya kami mau digusur, kami hanya ikuti aja. Sampai terakhir waktu itu kami nanya kelurahan, mereka bilang masih belum tahu," tutur Aji.

Baca juga: Kisah Warga Cawang yang Kerap Kebanjiran, Bersedia Lahan Dibebaskan asal Ada Ganti Rugi

Menurut dia, seharusnya pihak kecamatan dan kelurahan memberi tahu warganya bahwa mereka terdampak normalisasi Kali Ciliwung dan berkas yang diperlukan untuk mendapat uang ganti rugi.

Lantaran tidak mendapatkan informasi apa pun, warga melakukan beragam cara untuk mencarinya, termasuk meminta bantuan kepada salah satu anggota DPRD DKI Jakarta.

Mereka meminta konfirmasi kabar penggusuran.

Namun, konfirmasi yang didapat hanyalah imbauan untuk melengkapi sejumlah berkas yang dibutuhkan sebagai antisipasi jika kabar yang beredar benar.