Saat Saksi Ahli dari BNN Patahkan Argumen Teddy Minahasa soal "Undercover Buying" dan Nihilnya Barang Bukti...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang lanjutan terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu, Irjen Teddy Minahasa, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (6/3/2023).

Dalam sidang itu, jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen (Purn) Ahwil Loetan sebagai saksi ahli.

Di hadapan hakim, Ahwil memberi keterangan yang mematahkan argumen Teddy.

Undercover buying

Dalam perkara ini, Teddy sempat berkilah bahwa ia meminta anak buahnya AKBP Dody Prawiranegara mengambil barang bukti sabu dari Mapolres Bukittinggi untuk kepentingan undercover buying. 

Penukaran sabu dengan tawas itu dilakukan saat Teddy masih menjabat Kapolda Sumatera Barat dan Dody sebagai Kapolres Bukittinggi.

Hakim Ketua Jon Sarman Saragih bertanya kepada Ahwil apakah barang bukti narkoba yang disita polisi bisa digunakan untuk undercover buying.

"Apakah bisa barang bukti yang disita karena tindak pidana narkotika dibuat sebagai obyek atau sarana jual beli dalam melakukan pembelian terselubung atau undercover buying?" tanya Jon.

Baca juga: Saat Istri Sah Teddy Minahasa Hadiri Sidang, Tenteng Tas Louis Vuitton Seharga Rp 35 Juta

Undercover buying adalah pembelian narkoba yang berkaitan dengan suatu kejahatan narkoba oleh undercover agent (agen rahasia) untuk mendapatkan narkoba sebagai barang bukti dan menangkap tersangka.

Sebagai saksi ahli, Ahwil mengatakan dengan tegas bahwa itu tidak bisa dilakukan. Sebab, barang bukti sabu yang sudah disita harus dimusnahkan setidaknya satu pekan setelah penyitaan.

"Jadi barang bukti yang sudah disita itu hanya boleh disisihkan untuk keperluan sidang pengadilan, dan yang kedua untuk pendidikan dan pelatihan," papar Ahwil.

Kepentingan yang dimaksud yakni untuk petugas laboratorium, anggota yang bertugas, dan anjing pelacak. Ahwil menyebutkan, jumlah barang bukti yang disisihkan pun tidak banyak.

Mantan Duta Besar RI untuk Meksiko ini juga menyatakan, undercover buying tak bisa sembarangan dilakukan lantaran memerlukan surat resmi.

"Setiap ada kegiatan ini harus disertai BAP, berapa yang terpakai dan berapa yang dipinjam. Jadi semua harus tertulis. Tanpa tertulis itu sama dengan liar," jelas Ahwil.

Baca juga: Dalam Sidang, Teddy Minahasa Singgung Motif Penyalahgunaan Narkoba karena Loyalitas

Ahwil merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.