Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jalan di Tempat Rencana Penghapusan 417 Bus Transjakarta, Sudah Terbengkalai sejak 5 Tahun Lalu..

Kompas.com - 11/05/2023, 08:14 WIB
Larissa Huda

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terus meyakinkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyetujui rencana penghapusan 417 unit bus transjakarta.

Rencana itu tak kunjung mendapatkan lampu hijau dari legislatif. Padahal, usulan penghapusan aset itu sudah berlarut-larut sejak 2018.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, penghapusan aset sebanyak 417 unit bus transjakarta itu sudah mendesak untuk dilaksanakan.

Baca juga: Penghapusan 417 Bus Transjakarta Berlarut-larut, Heru Budi Diminta Turun Tangan

"Pengusulannya kan sudah jauh-jauh hari dari 2018. Kemudian, baru kemarin dibahas. Sehingga upaya-upaya akselerasi dari semuanya ini tentu menjadi penting," ucap Syafrin, dilansir dari Antara, Rabu (10/5/2023).

Syafrin menyebutkan, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta saat ini sedang menata administrasi terkait data aset bus transjakarta tersebut.

Nantinya, data tersebut akan diberikan kepada DPRD sebelum dilakukan peninjauan kondisi bus di lapangan. Setelah DPRD memberi restu barulah proses lelang ratusan bus bisa dilaksanakan.

Baca juga: Anggota Komisi C Sebut Proses Penghapusan 417 Bus Transjakarta Mengalami Kendala

Masih ada kendala

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta S Andyka mengaku proses penghapusan barang milik daerah (BMD) berupa 417 bus transjakarta kini mengalami kendala.

Ia menyebutkan, hingga kini, Komisi C DPRD DKI masih belum melakukan survei kondisi fisik 417 bus Transjakarta yang akan dihapuskan.

"Kami akan mengadakan kunjungan kerja langsung ke lapangan melihat kondisi 417 bus yang dimaksud, memang hingga saat ini kami belum melakukan itu," ucap Andyka, Selasa (9/5/2023).

Menurut Andyka, Komisi C DPRD DKI belum menyurvei karena proses administrasi oleh Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta yang tak kunjung dilakukan.

Baca juga: Senin Depan, Komisi C DPRD DKI Akan Tinjau 417 Bus Transjakarta yang Akan Dihapuskan

Menurut dia, proses administrasi itu tak kunjung dilakukan lantaran BPAD DKI masih belum memiliki pimpinan yang definitif.

Kini, Kepala BPAD DKI memang diisi oleh pelaksana tugas (Plt), Lusiana Herawati.

Heru Budi diminta turun tangan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diminta turut memperhatikan persoalan penghapusan 417 unit bus transjakarta yang berlarut hingga saat ini.

Andyka menyebutkan, Komisi C DPRD DKI sejatinya hendak meninjau kondisi fisik 417 bus transjakarta yang bakal dihapuskan terlebih dahulu. Namun, komisinya terhambat proses administrasi.

Baca juga: 417 Bus Transjakarta yang Hendak Dihapuskan Sudah Terbengkalai 5 Tahun...

BPAD DKI Jakarta seharusnya menyerahkan data terkait waktu penggunaan 417 bus, waktu pembelian 417 bus, dan data terkait lainnya kepada Komisi C.

Ia meminta BPAD DKI agar bisa menyerahkan data itu sebelum rapat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P2APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

"Pada prinsipnya, kalau kami, lebih cepat lebih baik ini bisa dilakukan sebelum rapat terkait P2APBD," tutur Andyka, Rabu (10/5/2023).

Baca juga: Penghapusan 417 Bus Transjakarta Tak Kunjung Rampung, Dishub DKI Ungkap Penyebabnya

Terbengkalai lima tahun

Adapun 417 unit bus itu tak lagi digunakan sejak 2018. Usai tak lagi digunakan, ratusan bus itu terpakir di beberapa lokasi. Ratusan bus itu sudah terbengkalai selama lima tahun.

"Jadi, keseluruhan itu sejak 2018 tidak digunakan lagi. Itu sudah menjadi barang yang siap untuk dihapuskan," tutur Syafrin, Selasa (14/3/2023).

Menurut Syafrin, bus itu telah selesai usia pemakaiannya sejak 2018 Katanya, perjalanan ratusan BMD itu juga telah mencapai jarak tertentu sehingga tak lagi terpakai.

"Karena dari sisi operasional, umur ekonomis, dan teknisnya, dia (417 bus) sudah tidak laik jalan. Dan dari sisi standar pelayanan minimum, itu tidak memenuhi," tegas dia.

Baca juga: 417 Bus Transjakarta Akan Dilelang, Sebagian Unitnya Disebut Hasil Pengadaan Rp 1 Triliun

(Penulis : Siti Nurhaliza (Antara), Muhammad Naufal | Editor : Irfan Maullana, Jessi Carina, Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cerita Eks Taruna STIP: Lika-liku Perpeloncoan Tingkat Satu yang Harus Siap Terima Pukulan dan Sabetan Senior

Cerita Eks Taruna STIP: Lika-liku Perpeloncoan Tingkat Satu yang Harus Siap Terima Pukulan dan Sabetan Senior

Megapolitan
Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Megapolitan
Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Megapolitan
Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg

Megapolitan
Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com