Komisi B Minta Pengaturan Jam Kerja guna Atasi Macet Diuji Coba Terlebih Dulu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail meminta skema pengaturan jam kerja untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota agar diujicobakan terlebih dahulu.

"Sebagai alternatif atau solusi (mengatasi kemacetan), ini (pengaturan jam kerja) sah-sah saja. Tapi, tidak langsung dieksekusi, memang harus diujicobakan," ucap dia melalui sambungan telepon, Kamis (11/5/2023).

Uji coba, kata Ismail, dapat dilakukan saat skema pengaturan jam kerja sudah hampir matang.

Menurut politisi PKS itu, uji coba harus dilakukan karena ada dua hal yang menjadi catatan pada skema pengaturan jam kerja.

Baca juga: Soal Pengaturan Jam Kerja untuk Urai Kemacetan, Komisi B: Kajiannya Harus Dimatangkan

Pertama, interval waktu masuk kerja yang direncanakan apakah memang efektif mengurai kemacetan.

Waktu masuk kerja berdasarkan rencana, yakni pukul 08.00 WIB dan 10.00 WIB.

"Terkait dengan interval waktu (masuk kerja), itu harus memperhatikan apakah efektif mengurai kemacetan atau tidak signifikan," ucap Ismail.

Catatan kedua adalah keterlambatan produktivitas kantor yang kemungkinan besar terjadi karena perbedaan jam kerja.

Sebab, bisa jadi pekerja di departemen A yang masuk pukul 08.00 WIB membutuhkan kehadiran pekerja di departemen B yang masuk pukul 10.00 WIB.

Baca juga: Bukan Atur Jam Kerja, Warga DKI Anggap Pembenahan Moda Transportasi Jadi Cara untuk Kurangi Kemacetan Ibu Kota

Oleh karena itu, Ismail menekankan, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta selaku pemegang wewenang pengaturan jam kerja, perlu mematangkan program tersebut.

"Dua hal ini perlu dikaji benar-benar sebelum diterapkan. Tapi, ini sebagai sebuah usulan layak didukung untuk dimatangkan dulu kajianya, jangan kemudian langsung diterapkan," tegas Ismail.

Untuk diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menginginkan pengaturan jam kerja dibagi menjadi dua sesi, yakni pukul 08.00 WIB dan pukul 10.00 WIB.

Rencana jam kerja yang dibagi dua ini lantas menimbulkan respons beragam dari warga Ibu Kota.

Baca juga: Gelar FGD Pengaturan Jam Kerja, Dishub DKI: Kami Terbuka Terima Saran

Ajeng (25), karyawati yang bekerja di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, berpendapat strategi pengaturan jam kerja tersebut tidak berpengaruh untuk mengurangi beban kemacetan di Jakarta.

Menurut dia, penumpukan kendaraan di jalan akan tetap terjadi, sekalipun jam kerja dibagi menjadi dua sesi.