Pemilik Ruko di Pluit Masih Ngotot: Merasa Tak Perlu Izin ke Jakpro dan Sebut Tidak Bangun Bangunan Permanen

Menurut Eddie, lahan GSB tidak mungkin mendapatkan izin lantaran tidak mungkin dapat diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002, GSB itu untuk kenyamanan, untuk kebersihan, keindahan, yang dikelola oleh pemilik ruko. Jangan keliru berbahasa antara ruko dan GSB. GSB itu semula memang dikelola oleh Jakpro, seharusnya. Tapi itu sudah dijual sejak tahun 2020. Mestinya dikuasai oleh pemilik ruko," tegasnya.

Baca juga: Saling Klaim Jakpro dan Pemilik Ruko Pluit soal Pencaplokan Lahan…

Kendati demikian, Eddie memastikan bahwa para pemilik ruko memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB). Hal ini juga sekaligus membantah pernyataan dari Jakpro.

"Saya tegaskan, itu saya bantah. Jangan memutarbalikkan fakta. Semua bangunan ruko ada IMB. Kalau tidak ada izin, berarti Jakpro yang membuat kesalahan. Saya garis bawahi ya, ruko ya, bangunan ruko ada izin dan IMB. Kecuali, yang dimodifikasi, yang di depannya itu, tidak punya izin, itu saya akui, betul," ungkap Eddie.

Untuk diketahui, Ketua RT 011/RW 03 Kelurahan Pluit, Riang Prasetya, sejak awal memprotes deretan ruko yang mencaplok bahu jalan dan saluran air itu. Dia sudah memprotes dan melaporkan pelanggaran itu sejak 2019.

Namun, Pemkot Jakarta Utara baru bertindak setelah kasus ini ramai disorot masyarakat.

Pemkot Jakut akhirnya membongkar deretan ruko di RT 011/RW 03, Jalan Niaga, Blok Z4 Utara, Pluit, itu pada Rabu (24/5/2023).

Baca juga: Beda Pengakuan Pencaplokan Lahan di Pluit Versi Jakpro dengan Pemilik Ruko, Siapa Berbohong?

Satpol PP Jakarta Utara mengimbau para pemilik ruko melanjutkan pembongkaran secara mandiri.

Usai pembongkaran paksa deretan itu, Riang justru diprotes oleh pemilik dan pegawai yang bekerja di ruko. Ia bahkan sempat berdebat panas dengan salah satu warga.

(Penulis: Baharudin Al Farisi | Editor: Jessi Carina, Irfan Maullana).