Wali Kota Sebut Permukiman Kolong Tol Cawang-Pluit Tak Akan Digusur meski Warga Direlokasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto memastikan tidak akan menggusur permukiman warga di kolong Jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit Kilometer 17, Jelambar Baru.

Uus menyampaikan ini menyusul adanya rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merelokasi warga ke 52 unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

"Enggak, enggak (akan digusur), yang penting intinya kami akan lakukan yang terbaik," kata Uus di RPTRA Kembangan Gajah Tunggal, Kembangan Utara, Jakarta Barat, Senin (17/7/2023).

Baca juga: Warga Kolong Tol Tolak Direlokasi, Pemprov DKI: Rusun Layak Huni Dibandingkan Kediaman Mereka

Kendati demikian, Uus belum memerinci kapan warga akan direlokasi. Sebab, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat masih berkoordinasi dengan PT Jasa Marga.

"Kami lagi menunggu, nanti dari Jasa Marga. Jasa Marga kan yang punya aset. Kami sedang menunggu apa yang akan dilakukan oleh Jasa Marga," ungkap dia.

Sementara ini, lanjut Uus, pihaknya juga telah mendata warga yang menghuni permukiman liar tersebut. Namun, dia belum dapat menyampaikan data itu.

"Yang jelas apa yang ada sudah kami data, kami sampaikan kepada Jasa Marga," ucap Uus.

"(Rencana relokasi) kami berproses dulu ya. Kami menunggu saja, karena yang punya aset kan Jasa Marga," imbuh dia.

Baca juga: Akan Ada Keringanan Biaya Rusun bagi Warga Kolong Tol Cawang-Pluit

Keringanan biaya rusunawa

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat menyebut akan ada keringanan biaya sewa rusunawa bagi warga yang bermukim di kolong Jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit.

"Terkait dengan biaya sewa, kami sudah minta ke Dinas Perumahan untuk beberapa waktu, mungkin mereka bisa diberikan keringanan," kata Hendra saat dikonfirmasi, Jumat (14/7/2023).

Dia belum membeberkan berapa biaya sewa yang harus dibayarkan warga kolong tol.

Baca juga: Cerita Kasmini Bertahan Hidup di Kolong Tol Cawang-Pluit karena Tak Mampu Mengontrak

Hendra berujar, itu merupakan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

"Pastinya nanti beberapa bulan diberi keringanan. Yang pasti kami akan melakukan penataan," papar Hendra.

Hendra menyampaikan, sosialisasi terhadap warga telah dilakukan. Selain itu, pihaknya juga melakukan pendekatan untuk merelokasi warga di bawah kolong tol.