PSI Minta Pemprov DKI Pastikan Siswa yang Dicabut KJP-nya Tetap Bisa Bersekolah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diingatkan agar tidak hanya memberikan sanksi pencabutan bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada siswa yang terlibat tawuran.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, langkah tersebut harus dibarengi dengan pembinaan Dinas Pendidikan terhadap para siswa yang melanggar aturan.

"Jangan hanya cabut, lakukan pembinaan. Pencabutan KJP bukanlah satu-satunya cara," ujar Idris saat dikonfirmasi, Selasa (1/7/2023).

Menurut Idris, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus tetap memastikan bahwa siswa yang dicabut bantuan KJP-nya tidak putus sekolah.

Baca juga: Dukung Pemprov DKI Cabut KJP Siswa Tawuran, Golkar: Bantuan Hanya untuk Mereka yang Niat Sekolah

Di samping itu, siswa juga harus mendapatkan arahan dan bimbingan agar tidak mengulangi perbuatan. Salah satunya dengan mengarahkan mereka berkegiatan positif, di luar aktivitas belajar di sekolah.

"Setelah mereka dicabut, harus dipastikan mereka tetap sekolah, jangan sampai putus. Dinas pendidikan, sekolah, atau bahkan dinas lainnya harus mendukung kegiatan mereka yang positif," kata Idris.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta rupanya tak main-main memberikan sanksi terhadap pelajar yang terlibat tawuran.

Baca juga: Pemprov DKI Serius Soal Ancaman Pencabutan KJP, Efektifkah Atasi Masalah Tawuran Pelajar?

Belum lama ini, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mencabut bantuan sosial KJP terhadap siswa yang terlibat tawuran pelajar.

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo menjelaskan, dua siswa yang dicabut KJP-nya itu terbukti terlibat tawuran di daerah Johar Baru, Jakarta Pusat, pada 12 Maret 2023 dan 16 Juli 2023.

Pemberian sanksi ini sebagai komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjaga para siswa agar fokus belajar, dan tidak melakukan pelanggaran hukum.