Wali Kota Jakut Bentuk Tim untuk Tentukan Sanksi Marihot yang Paksa PPSU Berutang di Pinjol

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim telah menerima surat rekomendasi Inspektorat DKI terkait hasil pemeriksaan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan di Kelurahan Kelapa Gading Barat Marihot Hutagalung.

Marihot sebelumnya diperiksa inspektorat karena kasus pemaksaan petugas prasarana dan sarana umum (PPSU) berutang di pinjaman online dan koperasi.

Menurut Ali, saat ini telah dibentuk tim khusus untuk menentukan sanksi terhadap Marihot berdasarkan surat rekomendasi Inspektorat DKI.

Baca juga: Ada Petisi Dukung Kinerja Marihot, Ketua RW Tegaskan Tak Terkait Kasus PPSU Dipaksa Berutang

"Inspektorat telah mengeluarkan rekomendasi. Wali Kota sekarang sudah bentuk tim. Tim lagi berjalan," ujar Ali di Hotel Fairmount, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023).

Ali mengatakan, tim yang dibentuknya terdari dari inspektorat hingga kepegawaian tingkat kota Jakarta Utara. 

"Kita lihat, kalau ada beberapa pelanggaran disiplin, nanti kami informasikan, laporan ke BKD. Kemudian kami konfirmasi lagi, mungkin saja ada beberapa yang terlewat kemarin," ucap Ali.

"Kami liat dari dasar aturan kepegawaian, mana saja yang dilanggar. Karena kaitannya dengan pemberian sanksi," ucap Ali.

Untuk diketahui, seorang anggota PPSU bernama Maulana (53) mengaku menjadi korban pemaksaan dari Marihot selama dua tahun terakhir.

Baca juga: Inspektorat DKI Tetapkan Sanksi untuk Kasie yang Paksa PPSU Berutang Pinjol, Diumumkan Wali Kota Jakut

Bukan hanya Maulana, sejumlah anggota PPSU Kelapa Gading Barat lainnya juga mengalami hal serupa.

Diduga ada beberapa kasus yang melibatkan Marihot.

Pertama, dugaan meminjam uang senilai Rp 1 juta kepada sejumlah anggota PPSU Kelapa Gading Barat pada Januari 2022. Tetapi, pinjaman ini disebut tidak pernah dikembalikan.

Kedua, diduga menggunakan data pribadi anggota PPSU Kelapa Gading Barat untuk meminjam uang secara online melalui aplikasi Kredivo pada medio 2022.

Ketiga, diduga memaksa anggota PPSU Kelapa Gading Barat itu mengikuti sebuah koperasi bernama Koperasi Simpan Pinjam Murni yang beralamat di Jakarta Timur.

Baca juga: Kontradiksi Kepala Seksi yang Paksa PPSU Utang Pinjol: Dinonaktifkan Inspektorat, tapi Dapat Dukungan dari RW

Keempat, diduga meminta uang senilai Rp 1 juta kepada anggota PPSU Kelapa Gading Barat. Uang ini disebut sebagai ucapan terima kasih selama Marihot menjabat sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelapa Gading Barat.

Saat ini, Marihot telah dinonaktifkan sementara dari jabatan dan tugasnya untuk mempermudah proses pemeriksaan oleh Inspektorat DKI Jakarta.