Minim Solusi Inovatif Pemprov DKI Saat Hadapi Buruknya Kualitas Udara Ibu Kota

Kepala Dinas LH Asep Kuswanto mengatakan, Pemprov DKI sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Korlantas untuk segera menggabungkan uji emisi dengan Operasi Patuh Jaya dari kepolisian.

Baca juga: Heru Budi Ibaratkan Kualitas Udara Buruk Jakarta dengan Pekerja, Akhir Pekan Libur, Senin Balik Lagi

Dengan begitu, kendaraan yang tak lolos uji emisi bisa langsung dikenakan sanksi tilang. Adapun penerapan sanksi tilang ini masih terus dibahas antara Pemprov DKI dan kepolisian.

"Penerapan sanksi tilang kan memang membutuhkan kesiapan dari berbagai macam instansi, termasuk Polda, Dinas LH dan juga dari Dishub," kata Asep, Jumat (11/8/2023).

Kendati demikian, menurut Bondan, fokus pemerintah untuk mengendalikan polusi udara melalui uji emisi belum berbasis data empiris dan saintifik.

Ia berharap uji emisi massal tak hanya menyasar kendaraan bermotor. Uji emisi perlu dilakukan untuk cerobong asap industri di sekitar Jakarta, seperti di Jawa Barat dan Banten.

Harapannya, dengan sanksi tilang, warga bisa patuh memastikan kendaraan yang digunakan lolos uji emisi sehingga ramah lingkungan dan tak menimbulkan polusi.

Baca juga: Heru Budi Sebut Kendaraan yang Keluar Masuk Jakarta Sumbang Polusi Udara di Ibu Kota

Bikin 23 taman baru

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berencana membuat 23 taman baru dengan luas 6,7 hektar di Ibu Kota pada tahun ini.

Heru mengatakan, sejumlah taman itu diharapkan dapat memberikan efek jangka panjang dan bermanfaat bagi kualitas udara di Jakarta.

"Pada 2023 ini, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota akan membangun sejumlah 23 taman baru yang tersebar di lima wilayah Kota di Jakarta," ujar Heru Budi, Jumat (11/8/2023).

Di sisi lain, Heru mengatakan bakal mengganti bus dari menghasilkan polusi tinggi menjadi yang lebih ramah lingkungan dan penerapan kebijakan ganjil genap.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Usul Beri Insentif ke Pekerja Lapangan yang Terdampak Polusi Udara

Kemudian, kebijakan disinsentif tarif parkir bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, pendataan kawasan, serta perluasan dan optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Solusi tak maksimal

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menyindir Pemprov DKI Jakarta terkait masalah polusi udara di Ibu Kota.

Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI M Taufik Zoelkifli berujar, Pemprov DKI baru sibuk menangani persoalan buruknya kualitas udara belakangan ini.

Sebelumnya, Pemprov DKI terkesan mengesampingkan program untuk mengatasi polusi, salah satunya terlihat dari anggaran pembangunan sepeda yang dihapus.

Baca juga: Kualitas Udara Jakarta Buruk, KLHK Serahkan Opsi WFH ke Perusahaan Masing-masing

"Baru sekarang kita ribut polusi, tapi kalau bahas anggaran yang pro penanganan polusi, seakan-akan diirit-irit," ujar Taufik, Minggu (13/8/2023).