Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terapkan "Hybrid Working", Pemkot Jaktim Wajibkan ASN yang WFH Kirim Foto 2 Jam Sekali

Kompas.com - 25/08/2023, 05:44 WIB
Nabilla Ramadhian,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur menerapkan hybrid working bagi aparatur sipil negara (ASN).

Kebijakan itu diterapkan berdasarkan arahan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait 50 persen ASN bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Kami menyesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Pj Gubernur, kami WFH 50 persen," ujar Wali Kota Jakarta Timur M Anwar di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis (24/8/2023).

Baca juga: Dinas Lingkungan Hidup Depok Sebut WFH Belum Diperlukan untuk Atasi Polusi Udara

Hybrid working merupakan langkah untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara.

Selain itu, hybrid working juga diterapkan sebagai langkah untuk mendukung lancarnya penyelenggaraan KTT ASEAN pada 5-7 September 2023.

Anwar mengatakan, WFH akan dilakukan sampai 21 Oktober 2023.

Terkait apakah hal tersebut akan dilanjutkan atau tidak setelah 21 Oktober, Anwar masih menunggu arahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Meski saat ini diberlakukan hybrid working, bukan berarti ASN bebas dari rapat secara tatap muka jika diperlukan.

"Kami melakukan hybrid working, tetapi tidak semua diundang (rapat luring). Hanya perangkat tertentu saja, seperti camat dan lurah karena terkait kewilayahan," kata dia.

Kirim foto dua jam sekali

Anwar tidak menampik bahwa penerapan WFH 50 persen memungkinkan para ASN berbuat "nakal" alias jalan-jalan pada jam kerja.

Guna mencegah hal tersebut, Pemkot Jakarta Timur menerapkan aturan mengirim foto setiap dua jam sekali.

"Per dua jam, mereka mengirim dokumentasi (foto) per lokasi dan tanggal, sehingga mereka tidak bisa beralasan lagi," tutur Anwar.

Baca juga: Masih Buntunya Lobi-lobi Heru agar Swasta Terapkan WFH Saat KTT ASEAN 2023

Ia melanjutkan, WFH bukan berarti ASN dapat berkeliaran ke luar rumah. Sebab, ia kembali mengingatkan, hybrid working juga dilakukan untuk menekan polusi udara.

"Kalau kendaraan berkurang banyak, otomatis kemacetan berkurang dan karbon yang dibuang juga berkurang," kata Anwar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com