Saat Rusunawa Marunda Dinyatakan Tak Layak Huni sejak 2022, tapi Ratusan KK Dibiarkan Tinggal di Sana...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Marunda, Jakarta Utara, yang tak layak huni ternyata sudah diketahui lebih awal oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi tak layak huni ini diakui oleh Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum.

Menurut dia, kondisi bangunan itu sudah diteliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sejak 2022. Struktur bangunan Rusunawa Marunda dinilai sudah tak layak dan membahayakan.

Baca juga: Atap Beton Rusunawa Marunda Ambruk, DPRD DKI: Bisa jadi Ada Rusun Lain yang Dimakan Usia

Penghuni Rusunawa Marunda seharusnya sudah direlokasi ke Rusun Nagrak sejak Maret 2022.

Namun, mereka tak kunjung dipindahkan hingga akhirnya atap bangunan rusunawa itu ambruk pada Rabu, 30 Agustus 2023 malam.

Bangunan keropos

Sekretariat Jenderal Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (FMRM) Maulana mengungkapkan bahwa peristiwa itu terjadi sekitar pukul 21.30 WIB.

"Jadi, tanggal 30 Agustus kemarin, kan atapnya beton ya, jatuh dari atas. Atapnya jeblos ke bawah," kata Maulana, Minggu (3/9/2023).

Baca juga: Mirisnya Penghuni Rusunawa Marunda yang Dibiarkan Tinggal di Tempat Tak Layak Huni Setahun Terakhir

Beruntung tidak ada korban jiwa saat atap beton tersebut runtuh. Pasalnya, kata Maulana, tidak sedikit anak kecil bermain di bawahnya pada jam-jam tersebut.

"Memang, pada saat itu banyak sekali anak-anak (di sekitar). Alhamdulillah anak-anak (sedang) enggak main di situ," ucap Maulana.

Maulana yang juga merupakan warga Rusunawa Marunda itu mengungkapkan bahwa kondisi bangunan Blok C5 memang tidak baik.

"Itu memang bangunannya sudah sedikit keropos. Kalau dibilang keropos, memang keropos," imbuh Maulana.

Baca juga: Warga Rusunawa Marunda Minta Tarif Rusunawa Nagrak Diturunkan, Dinas PRKP: Sampai Saat Ini Masih Gratis

Tertunda karena alasan Covid-19

Retno Sulistyaningrum mengatakan relokasi penghuni Rusunawa Marunda seharusnya sudah dilakukan sejak tahun lalu. Tapi, rencana itu tertunda akibat Rusunawa Nagrak masih jadi tempat isolasi pasien Covid-19.

Menurut Retno, warga rusunawa akhirnya bersedia direlokasi setelah pemerintah daerah bersama pengelola melakukan sosialisasi lanjutan pada 31 Agustus 2023.

Warga kemudian mulai mengemas barang-barang mereka dan mengikuti proses pengundian nomor unit hunian di Rusun Nagrak.

"Pascakejadian, pihak UPRS II telah melakukan sosialisasi kembali kepada warga Klaster C (Blok C1-C5) dan warga dengan kooperatif bersedia untuk direlokasi atas alasan keselamatan," ungkap Retno.

Baca juga: Pemprov DKI Klaim Sosialisasikan Kondisi Blok C Rusunawa Marunda Tak Layak Huni sejak 2022

Relokasi ditargetkan rampung akhir September

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan, relokasi penghuni Blok C Rusunawa Marunda rampung akhir September 2023. Para penghuni Blok C saat sudah mulai mengemas dan mengangkut barang-barangnya.

Proses pemindahan barang ke Rusun Nagrak difasilitasi oleh pengelola rusunawa bersama jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Menurut Retno, para penghuni bersedia untuk direlokasi ke Rusun Nagrak dengan alasan keselamatan, pasca-insiden atap bangunan Rusunawa Marunda Blok C ambruk.

"Warga dengan kooperatif bersedia untuk direlokasi atas alasan keselamatan," ungkap Retno.

Menurut Retno, ada 451 keluarga penghuni Blok C1-C5 Rusunawa Marunda yang direlokasi.

Baca juga: Rusunawa Marunda yang Atapnya Ambruk Sudah Dinyatakan BRIN Tak Layak Huni sejak 2022

Sebanyak 349 keluarga di antaranya sudah mengambil undian untuk menentukan unit hunian yang bakal didapatkan di Rusun Nagrak.

"Selebihnya 102 KK akan mengikuti proses untuk mendapatkan unit pada hari berikutnya," ucap Retno.

Pemprov DKI dinilai tak becus

Wakil Ketua Fraksi PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta August Hamonangan menilai insiden ini terjadi karena kurang seriusnya Pemprov dalam merawat Rusunawa Marunda.

"Ini nyata kurangnya keseriusan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) terhadap perawatan rusun," ujar August, Selasa (5/9/2023).

Baca juga: Penghuni Rusunawa Marunda Seharusnya Direlokasi sejak 2022, tetapi Tertunda Pandemi Covid-19

August mengatakan, perawatan rusun itu mestinya menjadi prioritas DPRKP setelah membangunnya dengan alih fokus pada program DP 0 rupiah.

"DPRKP juga harus mengecek bangunan lain yang berpotensi roboh. Tak hanya revitalisasi, tapi perlu merelokasi warga yang bangunan akan dibetulkan oleh dinas. Proses harus berjalan baik dan lancar," ucap August.

Hal senada, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan juga meminta Pemprov memeriksa semua kondisi bangunan rusunawa yang ada di Ibu Kota.

"Jadi bukan hanya Marunda, tapi ada beberapa Rusun yang perlu diawasi dan segera dilakukan revitalisasi," ujar Judistira, Selasa.

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Cek Kondisi Semua Rusun Buntut Atap Rusunawa Marunda Ambruk

Judistira mengatakan, DPRKP DKI juga harus mendata bangunan rusun yang tidak layak huni dan perlu direvitalisasi. Tujuannya agar kejadian bangunan ambruk tidak terulang.

Sebab, kata Judistira, tak menutup kemungkinan ada rusun di Jakarta yang bangunannya telah termakan usia.

(Penulis : Tria Sutrisna, Muhammad Isa Bustomi, Baharudin Al Farisi | Editor : Irfan Maullana, Ihsanuddin, Nursita Sari)