Krisis Air Bersih di Jakarta: Bagaimana Solusinya?

Kegiatan vegetatif ini mudah diwacanakan, tapi sulit untuk dilakukan di lapangan. Apalagi daerah hulu seperti Puncak, sudah terlanjur banyak berdiri bangunan hunian, hotel, dan vila.

Untuk itu, Bupati Bogor harus tegas dalam pemberian izin baru mendirikan bangunan pada daerah hulu yang berfungsi sebagai tangkapan air.

Pendekatan regulatif perlu dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bogor. Pemkab perlu menerbitkan Perda pada daerah hulu agar kawasan perumahan atau perkebunan rakyat dan daerah terbuka lainnya harus ditanami pohon minimal 10-15 persen dari luas lahan miliknya.

Tentu Perda ini akan menjadi macan ompong apabila tidak ada pengawasan ketat. Penanaman pohon ini hasilnya jangka panjang, tidak seperti membangun bendungan Ciawi dan Sukamahi yang ditarget dua sampai tiga tahun harus selesai.

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk menggugah masyarakat supaya sadar atas hak dan kewajibannya dalam menjaga lingkungan.

Pendekatan ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan tentang penanaman pohon, pembuatan lubang biopori, tidak membuang sampah sembarangan apalagi dibuang di sungai atau got perumahan. Selain itu, kesadaran untuk membersihkan dan memelihara saluran air di perumahan.

Sosialisasi dan penyuluhan ini perlu dilakukan setiap saat sehingga masyarakat tergugah menjaga lingkungan.

Belajar dari Singapura

Dalam penyediaan air bersih di Kota Jakarta, nampaknya Indonesia harus belajar banyak dari negara tetangga Singapura yang tidak mempunyai sungai sama sekali, karena merupakan negara kepulauan kecil yang justru harus bersandar dari kemajuan teknologi.

Untuk kebutuhan air besihnya, Singapura mengandalkan teknologi perairan sirkularnya. Teknologi sirkular berarti ketersediaan air bersih disiapkan berdasarkan cadangan air dari pembuatan danau besar dan embung-embung penampung air yang diproses secara recycling (daur ulang) dengan bantuan teknologi.

Sistem dan teknologi ini telah digunakan sejak lama oleh negara tetangga Singapura yang memang tidak punya sumber air dan sungai.

Selama ini kebutuhan air bersih negara Singapura mengandalkan recycling air limbah serta mengandalkan teknologi desalinasi, yakni proses pengolahan air laut menjadi air tawar.

Meski teknologi desalinasi mahal, namun pemerintah Singapura harus melakukannya untuk mencukupi kebutuhan air bersih bagi warganya.

Dengan kemampuan APBD Jakarta yang begitu besar, saya yakin Pemerintah DKI Jakarta juga mampu mengembangkan teknologi desalisasi seperti di Singapura.

Konsep recycling sumber daya air tawar dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Singapura, karena jumlah penduduk dan pertumbuhanya dapat dikendalikan dengan ketat.

Di samping itu, kesadaraan lingkungan warganya dan kedisipinan serta kepatuhan kepada regulasi sangat tinggi. Apabila ada orang yang melanggar akan dikenakan denda/sanksi dengan membayar uang dalam jumlah cukup besar.

Bagaimana dengan Pemerintah DKI Jakarta, apakah sistem yang digunakan pemerintah Singapura dapat dilakukan di Kota Jakarta nantinya?

Mestinya bisa. Tergantung dari niat dan kemampuan Pemda DKI Jakarta untuk menjadi kota yang maju dan modern sebagaimana Singapura.