Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Jakarta Timur: Kalau Tarif LRT Normal, Mending Motoran atau Naik Transjakarta

Kompas.com - 22/09/2023, 17:31 WIB
Wasti Samaria Simangunsong ,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pekerja kantoran dari Jakarta Timur mengaku akan memilih naik kendaraan pribadi atau Transjakarta setelah tarif moda transportasi lintas raya terpadu (LRT) normal nantinya.

Anindya (30), pegawai swasta yang berangkat dari Stasiun LRT Harjamukti menuju Stasiun Dukuh atas menilai tarif normal untuk rute tersebut tergolong mahal.

"Aku itu bensin motor seminggu paling Rp 60.000. Sedangkan kalau nanti harga LRT sudah normal, taruhlah Rp 20.000 sekali jalan, sudah berapa kalau PP (pergi-pulang)," ujar dia kepada Kompas.com di Stasiun Dukuh Atas, Jumat (22/9/2023).

Apalagi bagi Anin, perbedaan durasi waktu tempuh rumah-kantor jika menggunakan sepeda motor, atau LRT sebenarnya tidak begitu signifikan.

Baca juga: Tarif Maksimal LRT Jabodebek Jadi Rp 20.000, Warga: Lebih Murah Naik Motor

"Biasanya memang naik motor, cuma karena ada LRT yaudah LRT saja deh. Waktunya, sebenarnya kalau naik motor aku 45 menit sampai. Kalau naik ini kan 30 menit, tapi jalan dari Stasiun Dukuh Atas ke kantorku UOB 20 menit," tutur Anin.

Anin mengakui, naik LRT memang akan sangat membantu saat di jam-jam padat, pergi dan pulang kerja.

"Tapi yaudalah daripada macet-macetan an di jalan, enak itu sih. Kan sama pemerintah sudah dikasih fasilitas bagus gini kan oke ya, tinggal manusianya aja," ucap dia.

Tetapi, bila harganya sudah normal, paling Anin akan naik LRT dua kali seminggu saja.

Baca juga: Jajal LRT TMII-Dukuh Atas di Jam Kerja yang Padat Penumpang, Celingak-celinguk Cari Bangku Kosong

"Jadi mungkin kalau harganya normal, paling dua kali seminggu saja naik LRT," ujar dia.

Hal senada juga diungkapkan penumpang bernama Tini (28), yang menilai tarif normal LRT untuk rute Stasiun TMII-Dukuh Atas masih terbilang mahal.

"Menurut aku harganya dikurangi sedikit lah. Kalau dari Stasiun Taman Mini ke Dukuh Atas masih sekitar Rp 10.000 kayaknya bakal lebih rame deh, tapi kalau harganya nanti di atas MRT enggak tahu juga deh ke depannya.

Katanya Rp 15.000-an ya. Aku sih mending naik Transjakarta, Rp 3.500 sampai kantor, apalagi kalau enggak buru-buru," ujar Tini di lokasi serupa.

Tak hanya Tini dan Anin, penumpang lain bernama Via (29) juga menyampaikan hal serupa.

Baca juga: LRT Jabodebek pada Akhir Pekan, Ramai Dipadati Penumpang yang Ajak Keluarga Jalan-jalan

Jika tarif LRT sudah normal, Via yang berdomisili di Ciputat akan memilih naik Transjakarta seperti biasanya dibanding LRT.

Sebagai perbandingan, kata Via, tarif normal LRT sekali jalan dari Stasiun Dukuh Atas menuju Stasiun Harjamukti ada di kisaran Rp 21.000 dan itu terbilang mahal bagi dia.

"Karena Transjakarta bisa sampai kantor Rp 3.500 ya lebih efisien naik Transjakarta. Ini aku habis LRT-an harus sambung naik Transjakarta lagi sampai kantor. Tapi kalau di jam-jam padat lebih worth naik LRT sih," kata Via.

Apalagi, kata dia, warga Ciputat sekitar punya dua pilihan mode Transjakarta, versi reguler dan premium.

"Tapi kalau enggak buru-buru dan nyantai ya masih ada busway (Transjakarta). Busway di Cibubur pun ada dua opsi mau yang reguler atau versi mahal Rp 20.000-n, royaltrans itu. Jadi subsidi LRT-nya mungkin bisa ditambahin ya," celetuk dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Berencana Terapkan Sistem Satu Arah di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Siapkan Jalur Alternatif

Berencana Terapkan Sistem Satu Arah di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Siapkan Jalur Alternatif

Megapolitan
Ketua RW di Pondok Pinang Takut Kebanjiran Usai Saluran Air Jalan RA Kartini Diperbaiki

Ketua RW di Pondok Pinang Takut Kebanjiran Usai Saluran Air Jalan RA Kartini Diperbaiki

Megapolitan
Perampokan Minimarket di Bekasi, Warga: Polisi Jarang Patroli

Perampokan Minimarket di Bekasi, Warga: Polisi Jarang Patroli

Megapolitan
Pengamen di Cakung Pukul Pemuda Disabilitas karena Kesal Tak Diberi Uang

Pengamen di Cakung Pukul Pemuda Disabilitas karena Kesal Tak Diberi Uang

Megapolitan
Pengamat: Mestinya Oknum yang Disebut Aiman Diperiksa atau Melapor

Pengamat: Mestinya Oknum yang Disebut Aiman Diperiksa atau Melapor

Megapolitan
Minimarket di Bekasi Dirampok Komplotan Bersenjata, Warga Takut Jadi Korban

Minimarket di Bekasi Dirampok Komplotan Bersenjata, Warga Takut Jadi Korban

Megapolitan
Tekan Kemacetan di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Bakal Terapkan Sistem Satu Arah

Tekan Kemacetan di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Bakal Terapkan Sistem Satu Arah

Megapolitan
RSJ Dr Soeharto Heerdjan Tidak Siapkan Pelayanan Khusus bagi Pasien 'Caleg Gagal'

RSJ Dr Soeharto Heerdjan Tidak Siapkan Pelayanan Khusus bagi Pasien "Caleg Gagal"

Megapolitan
Warga: Dari Zaman Gubernur DKI Jokowi, Baru Sekarang Saluran Air di Jalan RA Kartini Diperbaiki

Warga: Dari Zaman Gubernur DKI Jokowi, Baru Sekarang Saluran Air di Jalan RA Kartini Diperbaiki

Megapolitan
Soal Wacana Gubernur Jakarta Akan Ditunjuk Presiden, F-PKS: Seperti Kembali ke Orba

Soal Wacana Gubernur Jakarta Akan Ditunjuk Presiden, F-PKS: Seperti Kembali ke Orba

Megapolitan
Fraksi PDI-P DKI Sebut Biaya Pilkada Jangan Jadi Alasan Atur Penunjukan Langsung Gubernur Jakarta

Fraksi PDI-P DKI Sebut Biaya Pilkada Jangan Jadi Alasan Atur Penunjukan Langsung Gubernur Jakarta

Megapolitan
Sebut Aiman Pantas Protes atas Laporannya, Pengamat: Ini Pasal Karet

Sebut Aiman Pantas Protes atas Laporannya, Pengamat: Ini Pasal Karet

Megapolitan
Minimarket di Sebelah Tokonya Dirampok, Alamsyah: Ini Baru Pertama Kali Terjadi

Minimarket di Sebelah Tokonya Dirampok, Alamsyah: Ini Baru Pertama Kali Terjadi

Megapolitan
Kritik Wacana Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Fraksi PDI-P: Jangan Kebiri Hak Warga!

Kritik Wacana Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Fraksi PDI-P: Jangan Kebiri Hak Warga!

Megapolitan
Tolak RUU DKJ soal Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, F-PKS: Harus Kembali ke Semula

Tolak RUU DKJ soal Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, F-PKS: Harus Kembali ke Semula

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com