Cegah Korupsi, Pemprov DKI Disarankan Ganti KTP DKI ke DKJ dalam Bentuk Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, pergantian KTP DKI ke DKJ setelah Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota memicu korupsi.

Sebab, pergantian KTP untuk warga itu tentu membutuhkan biaya pengadaan blangko yang nilainya cukup besar.

"Kalau pakai (perubahan KTP) itu kan anggarannya membengkak nanti potensi korupsi lagi nanti," ujar Trubus saat dihubungi pada Selasa (26/9/2023).

Menurut Trubus, Pemprov DKI Jakarta bisa mengubah KTP warga dalam bentuk digital yang tidak memakan anggaran besar untuk pengadaan blangko.

Baca juga: KTP Warga DKI Jakarta Bakal Diubah Jadi DKJ, Pengamat: Tak Ada Urgensinya

"Paling penting menurut saya kalau mau seperti itu kenapa tidak diganti saja sistem KTP digital. Kalau digital KTP dan KK, masyarakat butuh, mudah," ucap Trubus.

Trubus sebelumnya menilai bahwa penggantian KTP DKI ke DKJ bukanlah sesuatu yang sangat penting.

"Tidak ada urgensinya, karena KTP itu daftarnya NIK-nya. Kalau nomornya sama, ya sama saja KTP itu," ujar Trubus.

Menurut Trubus penerapan perubahan nama pada KTP dari DKI ke DKJ dapat diterapkan pada generasi gen Z yang baru akan membuat identitas.

"Kalau orang yang sudah memiliki KTP lama, DKI dan DKJ itu kan sama saja. Tidak ada efek apa apa. Malah jadi ribet ngurus ke sana dan sini untuk mengganti," ucap Trubus.

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Musnahkan KTP DKI yang Lama Saat Warga Ubah ke DKJ

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI menyebut seluruh warga Jakarta harus mengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) setelah Ibu Kota resmi berpindah pada 2024.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono menjelaskan, pencetakan ulang KTP warga bakal dilakukan dalam rangka penyesuaian status Jakarta, ketika tidak lagi berstatus Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).

"Ya (KTP) itu kan pasti berubah, kan Daerah Khusus Ibu Kota jadi Daerah Khusus Jakarta. Tentunya harus ada penyesuaian di semua identitas," ujar Joko di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).

Meski begitu, Joko menegaskan bahwa penggantian KTP tersebut masih menunggu penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta.

Baca juga: DPRD DKI Minta Pemprov Persiapkan Kebutuhan Penggantian KTP Warga Setelah Ibu Kota Pindah

Sebab, beleid tersebut yang akan menjadi dasar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dan melaksanakan penggantian KTP.

"Nanti kami akan sosialisasi, karena RUU-nya juga sedang dalam proses penyelesaian. Jadi nanti di-print ulang saja. Anggaran dan blankonya kami siap toh, kan itu masih tahun depan," kata Joko.

Sebagai informasi, Pemerintah berencana tetap menjadikan DKI Jakarta sebagai daerah berstatus daerah khusus meskipun ibu kota Indonesia akan pindah ke Nusantara.

Wacana ini diusung melalui pembahasan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat internal yang membahas RUU tersebut pada Selasa (12/9/2023) kemarin.

Salah satu hasil dari rapat tersebut ialah mengganti status Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta.

Baca juga: DPRD Minta Pemprov DKI Data Ulang Penduduk Jakarta Saat Ganti KTP ke DKJ

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diamanatkan perlunya mengganti UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Pemindahan Ibu Kota Negara, berdasarkan UU IKN mengubah status Jakarta yang semula 'Daerah Khusus Ibukota' diarahkan menjadi 'Daerah Khusus Jakarta'," ujar Sri Mulyani, melalui unggahan akun resmi Instagram-nya, dikutip Rabu (13/9/2023).

Lebih lanjut bendahara negara menjelaskan, RUU DKJ mengusung konsep Daerah Khusus Jakarta menjadi kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia.

Oleh karenanya, banyak aspek keuangan negara yang perlu diatur dalam RUU DKJ.

Pemerintah menargetkan pembahasan RUU tentang DKJ selesai pada tahun ini. Regulasi tersebut dibutuhkan agar Jakarta tidak disamakan dengan daerah lain setelah kekhususannya sebagai ibu kota negara dicabut.