Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Grafiti Masih Dianggap Ilegal, Seniman Sulit Mendapatkan Ruang

Kompas.com - 21/06/2024, 09:17 WIB
Shinta Dwi Ayu,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Seni menggambar di tembok atau grafiti yang masih dianggap ilegal kerap kali membuat Fermul (27) sulit mendapatkan ruang untuk menggambar.

"Memang agak sulit mendapatkan ruang," kata seniman grafiti itu saat diwawancarai oleh Kompas.com, Selasa (18/6/2024).

Baca juga: Grafiti Sudah kayak Obat buat Saya...

Meski masih dianggap ilegal dan kegiatan vandalisme, Fermul menilai sebenarnya pemerintah sudah mulai memperhatikan dan berpihak pada para seniman grafiti.

Hanya saja, ruang tersebut diberikan kepada para seniman grafiti yang sudah memiliki nama besar saja.

"Kalau menurut saya, (pemerintah) berpihak, ya, cuma belum ke semua pelaku seni grafiti. Jadi, lebih berpihaknya itu ke seniman yang memang udah punya nama besar, pasti pemerintah memberikan ruang," tutur dia. 

Sementara para seniman grafiti yang baru berproses sering kali kesulitan mendapatkan ruang untuk menggambar di Jakarta ini.

Fermul berharap, ke depannya pemerintah bisa memberikan ruang publik untuk para seniman grafiti yang belum dikenal banyak orang.

Pasalnya, meski ilegal, para seniman grafiti akan tetap nekat menggambar di tembok publik.

Baca juga: Dilema Seniman Grafiti di Jakarta, Tak Ada Ruang Karya yang Legal, Harus Ikhlas Gambarnya Dihapus

"Karena kan kita juga gambar di ruang publik, di mana tempat itu sebenarnya tidak boleh buat digambar dan itu masih dianggap ilegal," terang Fermul.

Alasan para seniman grafiti tetap menggambar di tembok publik meski dilarang yakni untuk mengekspresikan diri.

Meskipun risikonya ditegur dan dikejar petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), tak membuat para seniman grafiti menyerah.

Oleh sebab itu,Fermul berharap agar para pelaku seniman grafiti di Jakarta dibuatkan wadah khusus oleh pemerintah sehingga tidak lagi mencorat-coret tembok publik sembarangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terkait PPDB di Jakarta, Disdik DKI Diminta Evaluasi Kuota dan Jangkauan Jalur Zonasi

Terkait PPDB di Jakarta, Disdik DKI Diminta Evaluasi Kuota dan Jangkauan Jalur Zonasi

Megapolitan
PPDB 'Online' Diklaim Efektif Cegah Adanya 'Siswa Titipan'

PPDB "Online" Diklaim Efektif Cegah Adanya "Siswa Titipan"

Megapolitan
Putusan Bawaslu: Dharma Pongrekun-Kun Wardana Boleh Perbaiki Berkas Pencalonan Pilkada Jakarta

Putusan Bawaslu: Dharma Pongrekun-Kun Wardana Boleh Perbaiki Berkas Pencalonan Pilkada Jakarta

Megapolitan
Polisi Identifikasi Provokator Pembakar Panggung Konser Lentera Festival Tangerang

Polisi Identifikasi Provokator Pembakar Panggung Konser Lentera Festival Tangerang

Megapolitan
Kapolres Depok Bakal Razia Ponsel Anggotanya demi Cegah Judi Online

Kapolres Depok Bakal Razia Ponsel Anggotanya demi Cegah Judi Online

Megapolitan
Warga Melawai Keluhkan Kegaduhan Aktivitas Restoran dan Parkir Liar di Sekitar Permukiman

Warga Melawai Keluhkan Kegaduhan Aktivitas Restoran dan Parkir Liar di Sekitar Permukiman

Megapolitan
Tak Perlu Lagi ke Sumur Tua, Warga Desa Lermatang Akhirnya Bisa Merasakan Air Bersih Bantuan Kemensos

Tak Perlu Lagi ke Sumur Tua, Warga Desa Lermatang Akhirnya Bisa Merasakan Air Bersih Bantuan Kemensos

Megapolitan
Aksi Teatrikal Demo Tolak Tapera Aliansi BEM Bogor, Tampilkan Karikatur Jokowi dan Tabur Bunga

Aksi Teatrikal Demo Tolak Tapera Aliansi BEM Bogor, Tampilkan Karikatur Jokowi dan Tabur Bunga

Megapolitan
Aksi Dina Ukur Jarak Rumah ke SMA Depok Pakai Meteran, Terpaut 120 Meter tapi Anaknya Tak Lolos PPDB

Aksi Dina Ukur Jarak Rumah ke SMA Depok Pakai Meteran, Terpaut 120 Meter tapi Anaknya Tak Lolos PPDB

Megapolitan
PPDB Jalur Zonasi, Ketua Posko Wilayah 2 Jaksel: Calon Siswa Minimal Harus Tinggal 1 Tahun

PPDB Jalur Zonasi, Ketua Posko Wilayah 2 Jaksel: Calon Siswa Minimal Harus Tinggal 1 Tahun

Megapolitan
Nakes RSUD Koja Demo karena Gaji ke-13 Dipotong

Nakes RSUD Koja Demo karena Gaji ke-13 Dipotong

Megapolitan
Siasat Preman yang Getok Tarif Parkir ke Bus Wisata: Buntuti dan Adang Bus, lalu Larang Parkir di Stasiun Gambir

Siasat Preman yang Getok Tarif Parkir ke Bus Wisata: Buntuti dan Adang Bus, lalu Larang Parkir di Stasiun Gambir

Megapolitan
Peringati Hari UMKM Internasional, Fahira Idris: Mulailah Jadi Creativepreneur

Peringati Hari UMKM Internasional, Fahira Idris: Mulailah Jadi Creativepreneur

Megapolitan
Warga Minta Heru Budi Cek Langsung ke Rusunawa Marunda yang Asetnya Dijarah Maling

Warga Minta Heru Budi Cek Langsung ke Rusunawa Marunda yang Asetnya Dijarah Maling

Megapolitan
Ketua Posko PPDB Wilayah 2 Jaksel: Kuota Diatur Kemendikbud, tapi Bisa Ditambah lewat Pergub

Ketua Posko PPDB Wilayah 2 Jaksel: Kuota Diatur Kemendikbud, tapi Bisa Ditambah lewat Pergub

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com