Basuki Disomasi PKL, Jokowi Minta Maaf

JAKARTA, KOMPAS.com — Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menuntut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta maaf atas pernyataannya yang mengancam akan memenjarakan PKL di Tanah Abang yang menolak direlokasi. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan siap meminta maaf kepada para PKL.

"Ya, enggak apa-apa. Saya yang minta maaf ke PKL. Saya minta maaf kepada siapa pun, siapa tahu saya ada salah," kata Jokowi di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Rabu (24/7/2013).

Jokowi mengatakan bahwa pernyataan Basuki untuk memidanakan PKL itu baru dilakukan setelah dirasa PKL melakukan tindak pidana. Apabila tidak melakukan tindak pidana, PKL itu tidak akan dilaporkan ke polisi.

Menurut Jokowi, hingga saat ini, Pemerintah Provinsi DKI berupaya memberikan solusi kepada PKL terkait penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Salah satunya ialah dengan terus memperbaiki tempat relokasi di dalam pasar, yakni di Blok G Tanah Abang.

Jokowi berjanji akan tetap membolehkan PKL yang tak memiliki KTP Jakarta untuk pindah ke dalam pasar. Meski demikian, Jokowi tetap memberikan prioritas kepada PKL yang memiliki KTP DKI.

"Blok G Tanah Abang terus kita perbaiki, sama PD Pasar Jaya juga. Nanti semuanya boleh masuk, kalau ruangannya cukup," kata Jokowi.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun mengatakan akan melayangkan somasi kepada Basuki atas pernyataannya terkait pidana kepada PKL non-KTP DKI yang menolak direlokasi. Mereka memberikan waktu kepada Basuki untuk meminta maaf hingga 14 hari ke depan.

Menurut Ali, pernyataan Basuki menakutkan bagi PKL se-Indonesia. Ia menyebutkan, tidak hanya Basuki yang harus meminta maaf, tetapi Jokowi juga harus meminta maaf kepada PKL. Ia memperingatkan seluruh pemimpin agar tidak hanya mengeluarkan statement.

"Kalau keluar dari Wagub, silakan saja. Tapi, mengancam itu tidak boleh, itu melanggar konstitusi," katanya.