Gelar Kunker, Komisi VII DPR Cecar Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi VII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Senin (28/10/2013). Dalam kunjungan tersebut, para wakil rakyat itu pun mencecar sejumlah pertanyaan kepada Gubernur DKI Joko Widodo sekaligus para stafnya.

Kunjungan kerja tersebut dilakukan di Ballroom Balaikota. Kunker tersebut diawali dengan sesi tanya jawab. Dipandu Ketua Komisi VIII Soetan Bathoegana, keempat anggotanya menanyakan sejumlah topik permasalahan kepada Jokowi.

Pertanyaan pertama dilontarkan SW Yudha dari Fraksi Golkar. Yudha menanyakan analisis mengenai analisis dampak lingkungan (amdal) sejumlah proyek penataan waduk oleh Jokowi. Menurut Yudha, amdal harus ada sebelum melaksanakan proyek. Tetapi, yang ditemukan justru amdal dibuat berjalan seiringan dengan pembangunan.

"Bagaimana katanya soal pematuhan terhadap undang-undang? Ini penting sehingga jika suatu saat ada keresahan, bisa disampaikan sesuai dengan apa yang ada di dokumen itu," ujar Yudha.

Pertanyaan kedua dilontarkan Alimin Abdullah dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Alimin mengapresiasi positif soal penataan waduk. Tetapi, menurutnya, pembangunan tersebut tak komprehensif. Pasalnya, sumber air waduk itu diketahui adalah limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri yang ada di sekitar waduk.

"Ini jelas beda dengan bayangan saya. Berapa kapasitas waste water treatment? Apakah sesuai dengan limbah yang ada," cecarnya.

Cecaran pertanyaan pun tak hanya dilontarkan oleh anggota DPR yang notabene berseberangan partai politik dengan Jokowi, tetapi juga dari PDI-Perjuangan sendiri, yakni Efendi Simbolon.

Efendi dengan tegas mempertanyakan proyek reklamasi yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI. "Apakah ini sudah final? Apa urgensinya Jakarta butuh daratan seperti Singapura? Komisi VII ini dengan tegas melawan alih fungsi," ujar Efendi.

"Nyatanya Pantai Indah Kapuk (daerah yang telah melakukan reklamasi) jadi komunitas high end, high sociality. Bagaimana pembangunan kita tunduk dalam tanda kutip terhadap kepentingan kapitalis? Padahal, Pemprov harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Cecaran jawaban tersebut belum dijawab oleh Jokowi atau stafnya. Rapat kerja tersebut pun memasuki sesi istirahat untuk shalat. Setelah itu, sang Gubernur akan menjawab pertanyaan tersebut.  

Update: Dicecar Komisi VII, Ini Jawaban Jokowi