Jakarta Utara Targetkan Bebas Kawasan Kumuh pada 2015

Kepala Kantor Pemberdayaan Masyakat dan Perempuan (KPMKP) Jakarta Utara, Irene, mengatakan bahwa dari jumlah RW kumuh di Jakarta Utara tersebut, yang terbanyak ada di Kecamatan Cilincing dan Penjaringan.

"Tahun ini kita berharap dapat turun sebanyak 50 persen, selanjutnya 2014 menjadi 25 persen hingga 2015 mendatang tidak lagi terdapat RW kumuh di Jakarta Utara," ujar Irene di Kelurahan Kebon Bawang, Selasa (26/11/2013).

Adapun pemberantasan RW kumuh selama ini sudah diupayakan melalui Program Pemberdayaan Masyakarat Kelurahan (PPMK) yang ada di setiap kelurahan. Mulai dari Bina Lingkungan yang membangun fasilitas fisik di lingkungan RW, hingga Bina Sosial yang menyelenggarakan pendidikan life skill kepada warga.

Seperti pada tahun ini, di Jakarta Utara, anggarannya menghabiskan Rp 6 miliar dengan pendistribusiannya berdasarkan skala prioritas, RW kumuh yang diutamakan alokasinya.

PLh Kabid Bina Kemasyarakatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta, Poltak, mengatakan, pada tahun 2013 ini, anggaran PPMK Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp 119 miliar. Anggaran tersebut akan didistribusikan ke seluruh Kelurahan di DKI Jakarta.

"Setiap kelurahan berkisar antara Rp 190-200 juta. Besarannya tergantung pengajuan yang mereka sampaikan berdasar kebutuhan di wilayahnya," katanya.

Penggunaan anggaran PPMK, menurutnya, bisa digunakan untuk kebutuhan pembangunan fisik maupun non-fisik. Pembangunan fisik, bisa untuk membangun atau memperbaiki gorong-gorong, melakukan penghijauan dan sebagainya. Sedangkan yang non-fisik, bentuknya bisa pelatihan life skill seperti kursus menjahit.

Diharapkannya, dengan program tersebut selain dapat meningkatkan kualitas lingkungan, juga dapat menjadi program penanganan kemiskinan.