Banyak SKPD dan UKPD Belum Usulkan Lelang Pengadaan Barang

Kepala ULP DKI Jakarta I Dewa Gede Soni mengatakan, hingga Rabu (23/4/2014) pukul 15.00 WIB, baru 62 SKPD dan UKPD yang mengusulkan pengadaan lelang barang dan jasa.

"Jumlah itu dari total 750 SKPD dan UKPD yang mendaftarkan lelang. Tiap harinya selalu bertambah," kata ‎pria yang akrab disapa Soni itu, di Balaikota Jakarta, Kamis (24/4/2014).

Pada pengarahan gubernur pada 10 Maret lalu, baru 39 SKPD dan UKPD yang mengusulkan lelang. Hal itu berarti, dalam dua pekan baru bertambah 23 SKPD dan UKPD yang mendaftarkan usulan lelang pengadaan barang dan jasa ke ULP.

Padahal, Jokowi memberi tenggat waktu hingga 16 Mei 2014 mendatang bagi para SKPD dan UKPD mendaftarkan lelang mereka. Setiap SKPD dan UKPD, kata Jokowi, harus memasukkan rencana umum pengadaan barang dan jasa melalui situs sirup.lkpp.go.id.

Melalui situs itu, masyarakat dan ULP dapat melihat berapa paket yang akan dibelanjakan Pemprov DKI. Sementara itu, sudah ada 623 paket yang diusulkan sejak Rabu (23/4/2014) kemarin.

‎Adapun beberapa SKPD dan UKPD yang telah mengusulkan lelang pengadaan barang dan jasa ke ULP antara lain Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI, Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Barat, ‎UPT Monas, UP GOR Ragunan, dan lainnya.

"Penyusunan TOR (term of references) harus jelas dan detail. Kalau misalnya mau beli ember, jangan cuma bilang beli ember dua plastik. Tapi, harus detail ada diameternya, bahannya bagaimana, produk SNI atau bukan, dan lainnya," kata Soni.

Semua lelang fisik yang anggarannya di atas Rp 200 juta dan lelang jasa di atas Rp 50 juta akan dilaksanakan melalui ULP. Ia juga berharap tidak terjadi monopoli pemenang tender.

Soni melanjutkan, tidak semua barang dapat dibeli melalui ULP sebab sebagian besar pelelangan telah masuk di dalam e-catalog dan e-purchasing.

Apabila di kedua sistem online tersebut tidak tersedia, baru masing-masing SKPD dan UKPD melakukan lelang melalui ULP barang dan jasa.

"Hampir semua lelang tidak pernah mulus. Untuk pelelangan soal UN SD saja, tim pokja sampai malam terus pembahasannya. Kalau masih ada dokumen yang tidak lengkap, ya didiskusikan dan minta kembali kekurangannya," kata Soni.