Tahun Ini, Jakarta Terancam Minim Pembangunan

"Biarin saja, kita coret saja kegiatannya kalau tidak bisa menyerahkan sesuai waktu yang telah ditentukan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat sore.

Ia pun menegaskan tak akan khawatir dengan pencoretan kegiatan itu akan menyebabkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) akan makin membengkak, dan hanya akan ada sedikit pembangunan di Jakarta pada tahun ini.

"Coret saja lah, biarkan jadi Silpa. Tak masalah Silpa tinggi, yang penting uangnya aman," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI Jakarta I Dewa Gede Sony Ariyawan mengatakan, hingga saat ini baru 2.138 paket lelang yang telah masuk. Jumlah itu, kata dia, hanya setara dengan 30,5 persen dari jumlah total proyek yang rencananya akan dilakukan di Jakarta pada 2014.

"Artinya 50 persen saja belum sampai. Tapi atas permintaan BPKD, batas terakhir pengajuan permohonan lelang akan tetap kami tunggu hingga pukul 24.00 malam ini," kata Sony.

Beberapa waktu lalu, Basuki mengatakan bahwa penerapan e-budgeting akan berpotensi membuat penyerapan rendah. Namun ia menilai, penyerapan rendah bukan disebabkan karena faktor e-budgeting, melainkan karena banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di DKI Jakarta yang tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk pengadaan barang secara satuan.

Menurutnya, banyak SKPD di DKI Jakarta yang bingung saat diminta mengisi daftar pengadaan barang secara satuan, karena sudah terlalu sering menggunakan sistem lama secara borongan.

"Dengan penerapan e-budgeting, banyak SKPD yang tidak bisa bikin (pengadaan barang) secara satuan karena kebiasaan gelondongan. Jadi ada potensi Silpa (Sisa lebih penggunaan anggaran) tinggi. Tapi emang gue pikirin Silpa tinggi, yang penting kan uangnya tidak dipakai sembarangan," kata Basuki saat berbincang di kantor redakai Harian Kompas, Selasa (29/4/2014).

Menurut Basuki, banyak pejabat daerah yang merasa malu apabila penyerapan anggaran di wilayahnya rendah. Namun ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak berlaku untuk dirinya. Bahkan, ia tidak merasa terganggu apabila Silpa DKI Jakarta mencapai lebih dari 50 persen.

"Banyak pejabat yang malu kalau Silpa tinggi karena dianggap tidak bisa penyerapan. Tapi saya tidak malu. Ngapain malu? SILPA sampai 50 persen tidak masalah, yang penting uang rakyat aman," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.