Dari 7.000 Paket Program Kerja di DKI, Baru Dua Paket Dilelang

"Total kumulatif paket yang sudah masuk ke ULP yaitu 5.114 paket. Pada hari Jumatnya saja, 2.214 paket," kata Soni, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (19/5/2014).

Adapun paket yang sudah dilelang oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yakni sebanyak 46 paket. Dua di antaranya sudah selesai dilelang dan dapat dilaksanakan programnya. Sementara itu, sisanya masih dalam tahap proses dokumen.

Ada sebanyak 142 paket yang dikembalikan lagi ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD). Pengembalian dokumen itu disebabkan persyaratan tidak dipenuhi. Sementara itu, 2.758 paket pelelangan sedang dalam pembahasan oleh kelompok kerja (Pokja) ULP dengan SKPD, tetapi belum masuk pelelangan LPSE.

"Jumlah SKPD dan UKPD yang sudah mengusulkan lelang kegiatan mencapai 231 dari 750 unit," kata Soni.

Dua paket kegiatan yang telah selesai pelelangannya adalah cetak naskah ujian SD dan jasa keamanan kantor BLUD Puskesmas Tanah Abang.

"Ujian SD ini sudah mulai pagi ini dan kemarin sempat ribut bakal mundur, karena DKI tidak siap. Nyatanya, ujian juga kan? Progres pelelangan bisa dilihat di www.lpse.jakarta.go.id," kata mantan Kepala Unit Pengelolaan Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dishub DKI itu.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah memberi tenggat waktu kepada SKPD dan UKPD mengajukan lelang kegiatan ke ULP DKI pada Jumat (16/5/2014). Saat itu, dengan nada tinggi, Jokowi mengungkapkan kekecewaannya karena masih sedikit SKPD dan UKPD yang mengajukan lelang kegiatan ke ULP. Semakin lambat SKPD dan UKPD mengajukan lelang, maka program unggulan semakin lambat terealisasi dan anggaran pun tidak terserap baik.

Pihak ULP DKI akan melaporkan hasil pendaftaran lelang melalui ULP ini pada Selasa (21/5/2014) mendatang kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Tahun ini, terdapat sekitar 52.000 kegiatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. ULP akan melaksanakan lelang tender untuk 7.000 kegiatan di dalamnya.

Jumlah tersebut dikurangi dengan pengadaan barang melalui electronic purchasing (e-purchasing) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Sementara itu 45.000 kegiatan lainnya ditangani melalui pengadaan langsung. Ketentuan lelang di ULP hanya berlaku untuk anggaran kegiatan dengan nilai di atas Rp 200 juta untuk barang dan Rp 50 juta untuk jasa.