Incar PNS DKI, Disinyalir Ada Sarjana Melamar Jadi Petugas Kebersihan

Sosiolog Musni Umar, mengatakan, jika itu terjadi, sama saja tidak menyelesaikan permasalahan sosial di kalangan masyarakat menengah ke bawah, terutama pengangguran dan kesempatan memperoleh kerja.

"Jadi sebaiknya yang sarjana tidak boleh mendaftar. Lagipula kalau dilatih, orang yang pendidikannya rendah akan lebih berdedikasi. Karena mereka merasa hanya ini pekerjaan yang bisa mereka lakukan," kata Musni kepada Kompas.com, di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/7/2014).

Meski PHL tenaga serba guna dianggap pekerjaan pendidikan rendah, Musni mensinyalir akan tetap ada sarjana yang mencoba melamar.

Apalagi jika pekerjaan tersebut dipandang sebagai batu loncatan untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

"Akan tetap ada sarjana yang mencoba mendaftar. Mereka akan berpikir 'ya daripada menganggur'. Jadi Pemprov DKI sebaiknya melarang agar hal ini jangan sampai terjadi," ujarnya.

Seperti diberitakan, rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menempatkan PHL tenaga serba guna, sudah hampir masuk ke tahap pelaksanaan. Karena tak lama lagi, perekrutan PHL akan segera dilakukan melalui e-catalogue.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menjelaskan, nantinya tiap kelurahan akan diisi oleh sekitar 50-100 orang PHL. Para PHL akan diberikan upah yang laik, sesuai dengan kontrak yang dimilliki.

"Nanti PHL akan kami taruh di kantor kelurahan. Jumlahnya sekitar 50 sampai 100 orang. Ini lah yang nanti akan diberikan upah melebihi standar. Mereka punya tugas multifungsi. Kalau ada sampah diambil, bersihkan sampah di selokan, dan jalan rusak," kata Saefullah.

"Tugasnya misalnya, di jalan sepanjang 200 meter tidak boleh ada sampah, jalan lubang, tidak boleh ada pohon rawan tumbang. Tanggung jawabnya sampai bersih," kata Saefullah lagi.