Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pungli, Ahok Tertawakan Kadis UKM dan Pariwisata DKI

Kompas.com - 29/09/2014, 21:17 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ombudsman menemukan potensi pungutan liar (pungli) sebesar Rp 1,2 miliar tiap tahunnya pada pelayanan perizinan. Dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI yang menjadi obyek investigasi Ombudsman adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan DKI (KUMKMP DKI) serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun mengakui, pungli masih sering terjadi di dua SKPD tersebut.

"Mereka (kepala dinas) bilang, PNS yang ketahuan pungli sudah dipinggirin, makanya saya ketawain tuh kedua kepala dinas (kenapa soal pungli ini baru ketahuan). Tangan memang sakit kalau ditekuk ke luar, jadinya ditekuk ke dalam (membela teman)," kata Basuki beranalogi, di Balaikota Jakarta, Senin (29/9/2014).

Menurut dia, pungli perizinan itu masih terjadi dengan modus peraturan gubernur (pergub) lama. Pergub lama yang belum dicabut itulah yang dijadikan alasan oleh oknum PNS DKI di kelurahan untuk meminta imbalan kepada warga. [Baca: Ombudsman Laporkan Temuan Pungli Perizinan DKI ke Ahok]

Semua surat izin, dia melanjutkan, harus diurus satu pintu melalui pelayanan terpadu satu pintu. Oleh karena itu, pada Desember 2014 atau Januari 2015 mendatang, Basuki bakal mengukuhkan badan pelayanan terpadu satu pintu (BPTSP).

Ke depannya, Ombudsman akan membantu mengawasi kinerja BPTSP, yakni melakukan investigasi dengan cara menyamar dan mengurus perizinan ke BPTSP. Ombudsman, kata Basuki, akan memantau dan merekam semua hal yang terjadi di sana.

Kemudian, hasilnya akan dilaporkan kembali ke Pemprov DKI. Tindak lanjutnya adalah pencopotan jabatan bagi PNS DKI yang melanggar. Namun, pemecatan akan dilakukan pada 2015 mendatang.

"Tindak lanjutnya, tahun depan (lakukan pemecatan). Kami tes ulang (pejabat) semua. Kami kan baik hati, memberi pengampunan selama dua tahun (pemerintahan Jokowi-Basuki)," kata Basuki.

Sekadar informasi, berdasarkan data Ombudsman, potensi pungli di Pemprov DKI mencapai Rp 1,2 miliar tiap tahun. Institusi yang diusut adalah Dinas KUMKMP DKI Jakarta di lima kota administratif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta, serta unit PTSP di beberapa kecamatan.

Dari hasil investigasi pada April hingga September 2014, ditemukan adanya praktik penyelewengan pelayanan publik, terutama dalam hal pengurusan izin surat keterangan domisili perusahaan (SKDP) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP).

Praktik ini juga terjadi dalam memperoleh tanda daftar perusahaan (TDP), izin usaha toko modern (IUTM), tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) hotel melati atau akomodasi lainnya, dan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) restoran atau rumah makan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rayakan 'May Day', Puluhan Ribu Buruh Bakal Aksi di Patung Kuda lalu ke Senayan

Rayakan "May Day", Puluhan Ribu Buruh Bakal Aksi di Patung Kuda lalu ke Senayan

Megapolitan
Pakar Ungkap 'Suicide Rate' Anggota Polri Lebih Tinggi dari Warga Sipil

Pakar Ungkap "Suicide Rate" Anggota Polri Lebih Tinggi dari Warga Sipil

Megapolitan
Kapolda Metro Larang Anggotanya Bawa Senjata Api Saat Amankan Aksi 'May Day'

Kapolda Metro Larang Anggotanya Bawa Senjata Api Saat Amankan Aksi "May Day"

Megapolitan
3.454 Personel Gabungan Amankan Aksi “May Day” di Jakarta Hari Ini

3.454 Personel Gabungan Amankan Aksi “May Day” di Jakarta Hari Ini

Megapolitan
Ada Aksi “May Day”, Polisi Imbau Masyarakat Hindari Sekitar GBK dan Patung Kuda

Ada Aksi “May Day”, Polisi Imbau Masyarakat Hindari Sekitar GBK dan Patung Kuda

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 1 Mei 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 1 Mei 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati” di Cipayung Depok | Polisi Temukan Tisu “Magic” di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

[POPULER JABODETABEK] Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati” di Cipayung Depok | Polisi Temukan Tisu “Magic” di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

Megapolitan
Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Megapolitan
Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Megapolitan
Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Megapolitan
'Mayday', 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

"Mayday", 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

Megapolitan
Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Megapolitan
3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

Megapolitan
Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Megapolitan
PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com