2 Tahun Jokowi-Ahok Memerintah, Problem Rusun Belum Tuntas

Kasus yang terjadi di rusun beragam. Pertama, kasus jual beli rusun. Padahal, rusun tak boleh berpindah tangan. Bahkan, masalah ini sering menyeret "orang dalam", seperti pekerja pengelola rusun ataupun pegawai Dinas Perumahan, seperti yang terjadi di Rusun Pulogebang dan Pinus Elok, Jakarta Timur.

Masalah kedua ialah menunggak sewa berbulan-bulan sehingga tagihan mencapai belasan atau puluhan juta rupiah. Contoh kasus yang cukup parah ini terjadi pada penghuni di Rusun Tipar Cakung, Jakarta Timur. Total tagihan seluruh warga yang menunggak bahkan mencapai miliaran rupiah.

Persoalan ketiga ialah rusun tidak dihuni dalam waktu lama. Padahal, tak jarang warga program relokasi kesulitan mendapatkan rusun sebagai pengganti. Kasus rusun yang ditinggal lama penghuninya ini pernah terjadi di Rusun Cakung Barat, Jakarta Timur.

Yang keempat ialah penghuni yang mengontrakkan rusun. Tujuannya ialah untuk memperoleh keutungan pribadi. Praktik ini masih terjadi di Rusun Marunda, Jakarta Utara. Di Rusun Marunda, beberapa warga mengontrakkan huniannya bagi pelajar Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Cilincing.

Di tengah kekhawatiran penertiban, taruna STIP membayar iuran agar tidak diusir.

"Ada info dari warga, bahwa (taruna) STIP membayar iuran per kepala dengan jaminan tidak akan diusir oleh pihak mana pun," ujar seorang warga Kluster A, Rusun Marunda, di Cilincing, Jakarta Utara, yang minta namanya tak disebutkan, kepada Kompas.com, Rabu (15/10/2014).

Menurut dia, iuran yang diberikan mahasiswa untuk mengontrak di rusun besarnya Rp 30.000. Paling banyak, kasus ini terjadi di Blok Bawal.

"Di Bawal cukup banyak karena tadi dijanjikan aman oleh pengurus RT di Blok Bawal yang periode lalu, dengan membayar Rp 30.000 per kepala setiap bulan," ujar dia.

Padahal, penertiban sudah dilakukan pada pekan ini. Namun, taruna STIP yang mengontrak di rusun diduga masih ada.

"Kan ini gila, baru siang (itu) ditertibkan maghrib, mereka (STIP/AMI) balik kembali ke hunian seolah penertiban itu enggak ada ngaruhnya," tutur warga tersebut.

"Banyak indikasi (taruna) STIP diungsikan sementara (pasca-penertiban)," tambahnya.

Ketua RT 07 RW 10, Saprudianto, mengatakan, 8 unit di Blok Kakap Rusun Marunda yang dipimpinnya disegel belum lama ini dalam sebuah sidak. Persoalannya seperti beberapa hal di atas.

"Ada 8 unit yang disegel merah. Kejadian ini juga terjadi pada beberapa blok di sini," kata Saprudianto.

Dia tak menampik di beberapa blok di Kluster A, Rusun Marunda, ada unit yang dikontrakkan bagi taruna STIP. "Kalau di tempat saya enggak ada, kalau di tempat lain, saya enggak tahu, banyak mungkin," ujar dia.

Para pengontrak, yang dia tahu, tak hanya taruna STIP. Namun, ada pula pihak yang hanya mengurus sertifikat pelayaran dan berasal dari luar Pulau Jawa.

"Biasanya, cuma sebulan ngontraknya. Ya dia nyewa sama yang punya. Mungkin di setiap blok ada. Cuma paling satu atau dua rumah yang ditempati," ujarnya.