Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DKI Ingin Sewa Pengacara Andal Perjuangkan Lahan Taman BMW

Kompas.com - 15/01/2015, 14:21 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi terkait kekalahan dalam sengketa tanah pembangunan stadion di Taman BMW, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia mengaku telah memerintahkan agar Biro Hukum menyewa pengacara andal.

"Kami akan banding. Masa sudah jadi sertifikat kalah. Kami rencananya akan menyewa pengacara andal," ujar Saefullah, di Balai Kota, Kamis (15/1/2015).

Sebagai informasi, pada Rabu (14/1/2015), Pengadilan Tata Usaha Negara menggelar sidang putusan sengketa kepemilikan lahan untuk pembangunan stadion di Taman BMW. Hasilnya, Pemprov DKI kalah dalam kepemilikan lahan seluas 3 hektar di lahan yang diperebutkan. Dengan demikian, berdasarkan putusan tersebut, tanah tersebut kini menjadi milik PT Buana Permata Hijau.

"Kekalahan ini karena kita kemarin pakai pengacara kurang bagus," ujar mantan Wali Kota Jakarta Pusat.

Sebagai informasi, meski status lahan masih dalam sengketa, mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini telah menjabat sebagai presiden, Joko Widodo, telah meresmikan pencanangan pembangunan stadion yang rencananya akan digunakan sebagai markas klub sepak bola Persija Jakarta itu pada 28 Mei 2014.

Tindakan Jokowi tersebut sempat dipermasalahkan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto. Menurut Prijanto, Jokowi meresmikan pembangunan Stadion BMW berdasarkan dua sertifikat yang diklaimnya sah. Padahal, sepengetahuan Prijanto, sengketa lahan masih berlangsung.

"Jokowi bohong, bukan? Kejadian ini dimaknai bahwa Gubernur DKI membiarkan dan menutupi kasus korupsi dan kolusi di Taman BMW. Jokowi justru masuk ke dalam pusaran KKN dengan mensertifikasi lahan sengketa," kata Prijanto, Kamis (25/9/2014).

Anggota DPRD Fraksi Gerindra Muhammad Sanusi memiliki pertanyaan yang sama. Dia bertanya-tanya, dari mana asal sertifikasi lahan itu? Sebab, lahan itu masih berstatus sengketa. Status sengketa itu pula, kata Sanusi, yang menyebabkan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta tidak bisa membangun apa-apa di lahan itu sekarang.

"Karena kepala dinas enggak berani lelang pekerjaan. Dia tahu itu lahan masih sengketa, tapi Jokowi sudah main groundbreaking saja. Jadi ya bisa dibilang groundbreaking Jokowi cuma bohong-bohongan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

9 Jam Berdarah: RN Dibunuh, Mayatnya Dimasukkan ke Koper lalu Dibuang ke Pinggir Jalan di Cikarang

9 Jam Berdarah: RN Dibunuh, Mayatnya Dimasukkan ke Koper lalu Dibuang ke Pinggir Jalan di Cikarang

Megapolitan
Seorang Remaja Tenggelam di Kali Ciliwung, Diduga Terseret Derasnya Arus

Seorang Remaja Tenggelam di Kali Ciliwung, Diduga Terseret Derasnya Arus

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis 2 Mei 2024, dan Besok: Malam Ini Hujan Petir

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis 2 Mei 2024, dan Besok: Malam Ini Hujan Petir

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Terbakar di Tol Japek Arah Cawang | Pembunuh Wanita Dalam Koper di Bekasi Ditangkap

[POPULER JABODETABEK] Mobil Terbakar di Tol Japek Arah Cawang | Pembunuh Wanita Dalam Koper di Bekasi Ditangkap

Megapolitan
Perjuangkan Peningkatan Upah Buruh, Lia dan Teman-temannya Rela ke Jakarta dari Cimahi

Perjuangkan Peningkatan Upah Buruh, Lia dan Teman-temannya Rela ke Jakarta dari Cimahi

Megapolitan
Cerita Suratno, Buruh yang Khawatir Uang Pensiunnya Berkurang karena UU Cipta Kerja

Cerita Suratno, Buruh yang Khawatir Uang Pensiunnya Berkurang karena UU Cipta Kerja

Megapolitan
Pembunuh Perempuan Dalam Koper Tak Melawan Saat Ditangkap Polisi di Palembang

Pembunuh Perempuan Dalam Koper Tak Melawan Saat Ditangkap Polisi di Palembang

Megapolitan
Said Iqbal Minta Prabowo Hapus UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Said Iqbal Minta Prabowo Hapus UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Megapolitan
Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Ajak Korban Masuk ke Kamar Hotel di Bandung

Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Ajak Korban Masuk ke Kamar Hotel di Bandung

Megapolitan
Said Iqbal: Upah Buruh di Jakarta yang Ideal Rp 7 Juta Per Bulan

Said Iqbal: Upah Buruh di Jakarta yang Ideal Rp 7 Juta Per Bulan

Megapolitan
Ikut Demo May Day 2024, Buruh Wanita Rela Panas-panasan demi Memperjuangkan Upah yang Layak

Ikut Demo May Day 2024, Buruh Wanita Rela Panas-panasan demi Memperjuangkan Upah yang Layak

Megapolitan
Dua Orang Terluka Imbas Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek

Dua Orang Terluka Imbas Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek

Megapolitan
Korban Kedua yang Tenggelam di Sungai Ciliwung Ditemukan Tewas 1,2 Kilometer dari Lokasi Kejadian

Korban Kedua yang Tenggelam di Sungai Ciliwung Ditemukan Tewas 1,2 Kilometer dari Lokasi Kejadian

Megapolitan
Rayakan 'May Day Fiesta', Massa Buruh Mulai Padati Stadion Madya GBK

Rayakan "May Day Fiesta", Massa Buruh Mulai Padati Stadion Madya GBK

Megapolitan
Fahira Idris: Gerakan Buruh Terdepan dalam Perjuangkan Isu Lintas Sektoral

Fahira Idris: Gerakan Buruh Terdepan dalam Perjuangkan Isu Lintas Sektoral

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com