"Sambil menunggu Kemendagri, dokumen harus disiapkan. Baik itu rencana pelelangan, penunjukan langsung maupun e-katalog. Kalau sudah, tinggal tancap gas," kata Djarot usai melakukan pengarahan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Teknis, Jalan Jati Baru, Jakarta Pusat, Kamis (25/2/2015).
Tahun ini, proses lelang dilakukan di badan layanan pengadaan barang dan jasa. Jika dokumennya belum lengkap maka dokumen tersebut akan dikembalikan ke setiap SKPD. Djarot juga meminta dokumen-dokumen tersebut harus diselesaikan pada bulan Maret. "Maret harus sudah selesai," ujarnya.
Dalam arahan tersebut, Djarot sangat menekankan para PNS untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. "Jangan sekali-kali melakukan korupsi maupun mark up," ujarnya.
Djarot juga mengharapkan para SKPD melakukan evaluasi kerja per tiap empat bulan. Mereka harus bekerja tidak mementingkan ego dan tumpang tindih.
"Semua SKPD harus saling bersinergi, tidak hanya di bawah asisten pembangunan dan lingkungan saja, tapi juga kesra, asisten pemerintahan dan perekonimian, harus saling bersinergi," ucapnya menekankan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.