"Kegiatan paling vulgar itu kalau kegiatannya ada, tetapi tidak ada barangnya. Prosedur kegiatannya lengkap, tetapi realisasinya tidak ada di lapangan. Jadi, kegiatannya fiktif," kata Djarot.
Yang berikut ialah mengenai usulan program. Ia berharap tidak terjadi mark up atau penggelembungan harga pada pengusulan program. Kualitas barang pun biasanya dikurangi.
"Karena volumenya dikurangi, makanya bangun pasar, jembatan, sekolahan, yang seharusnya tahan lima tahun sampai 10 tahun, tetapi tahun depan sudah diajukan rehab lagi. Ini yang jamak terjadi," ujar Djarot.
Berikutnya, lanjut Djarot, ialah mengenai kegiatan yang tidak punya skala prioritas.
"Mohon maaf yang begitu itu janganlah. Kita jangan karena APBD DKI besar, lalu ceroboh. Banyak yang tidak dibutuhkan itu kita beli. Padahal, banyak barang yang memang rusak betul," ujar dia.
Djarot juga berharap, dalam merencanakan suatu program, pegawai negeri sipil tidak setengah-setengah. Jangan sampai program menjadi terkatung-katung karena tidak dikerjakan dengan benar dan tuntas.
"Nanti bangun separuh, separuhnya lagi tahun depan, disetujui lagi tahun depan," ujar Djarot.
Djarot berharap, melalui input program di e-musrenbang nantinya, segala kegiatan yang diajukan di tingkat wali kota dapat terpantau dengan baik. Hal ini, lanjut Djarot, dapat menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Pada musrenbang yang diselenggarakan di Kantor Wali Kota Jakarta Timur ini, beberapa anggota DPRD yang terlihat hadir ialah Muhammad "Ongen" Sangaji dan Prabowo Soenirman. Peserta lainnya ialah camat dan lurah serta lembaga musyawarah kelurahan (LMK) se-Jakarta Timur.
![[KLARIFIKASI] Pesan Berantai Berisi Nominal THR Bukan dari Perusahaan Ojek Online](https://asset.kompas.com/crops/TkArcTvXPZ3viYGluBowSAOVfco=/0x14:1000x680/170x113/data/photo/2023/11/14/6553269209c5a.jpg)
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
