Ditanya DPRD soal Akses Lahan Sumber Waras, Pemprov DKI Tak Bisa Menjawab

Dalam proses pembelian lahan tersebut, Dinas Kesehatan sebelumnya memberi saran mengenai lahan yang akan dibeli Pemprov DKI.

"Di kajian, Dinkes sarankan agar tanah yang dibeli harus siap bangun, bebas banjir, ada akses jalan besar, tanah dengan batas minimal tertentu," ujar salah seorang anggota Pansus, Dite Abimanyu, di Gedung DPRD DKI, Selasa (11/8/2015).

Akan tetapi, berdasarkan temuan BPK, semua hal tersebut tidak terpenuhi. Salah satunya hal yang tidak terpenuhi adalah mengenai akses jalan.

Dite kemudian menunjukkan peta lahan RS Sumber Waras kepada perwakilan eksekutif yang hadir. (Baca: BPK Permasalahkan NJOP Sumber Waras, Ini Pembelaan Pemprov DKI)

Dia menunjukkan bahwa lahan yang dibeli oleh Pemerintah Provinsi DKI berada di samping Jalan Tomang Utara. Sementara pintu akses berada di Jalan Kyai Tapa.

"Pertanyaannya, kalau Dinkes beli tanah di RS Sumber Waras yang aksesnya di Jalan Kyai Tapa, dia pakai NJOP di jalan itu. Tetapi, tim teknis cek ke lapangan, ternyata tanahnya di sini di Jalan Tomang Utara. Jadi temuan enggak seperti yang dinyatakan BPK," ujar Dite.

Lantas, jika lahan berada di Jalan Tomang Utara, ternyata lahan di tanah itu memiliki NJOP yang berbeda, yaitu Rp 7 juta. Hal ini lebih rendah dari NJOP Jalan Kyai Tapa sebesar Rp 20 juta.

Dengan demikian, wajar saja jika terjadi kelebihan bayar yang dilakukan Pemprov DKI hingga menjadi temuan BPK. Sementara jika dibuat akses baru di Jalan Tomang Utara, maka malah semakin menyalahi saran Dinkes.

Akses ke lahan tersebut seharusnya jalan besar seperti di Jalan Kyai Tapa, bukan jalan kecil di Jalan Tomang Utara. (Baca: Ahok Tentang Ciputra Bangun Mal di Lahan RS Sumber Waras)

Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun pun diminta untuk menjawab hal tersebut. Akan tetapi, Lasro tidak dapat menjawab.

"Karena ini sudah diaudit BPK, lalu tugas kami akan tindak lanjuti temuan BPK itu. Sekian dan terima kasih," ujar Lasro.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat pun membantu Lasro dalam menjawab hal tersebut. Menurut Djarot, ada akta pernyataan dari pihak Sumber Waras bahwa akses di Jalan Kyai Tapa bisa digunakan bersama-sama.

Akan tetapi, karena ini menjadi temuan BPK, Pemprov DKI akan tindak lanjuti persoalan akses masuk ini. "Masalah akses itu akan kita tindak lanjuti," ujar Djarot.

Anggota Pansus pun mempertanyakan jika lahan yang dibeli Pemprov DKI memiliki sengketa di kemudian hari. "Kalau sengketa kalah, akses enggak dikasih, apa jadinya?" ujar Dite.