Wapres Yakinkan Warga Kampung Pulo Akan Dapat Kehidupan yang Lebih Baik

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semata-mata untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Menurut dia, wilayah Kampung Pulo tidak lagi layak untuk menjadi permukiman warga karena rawan banjir dan kebakaran.

"Memang, suatu pemerintah kota di mana pun, kalau mau bersih, mau teratur, itu harus tegas. (Kampung) Pulo itu boleh dibilang setiap bulan mungkin kebakaran, banjir. Jadi, Pemprov, Gubernur DKI Jakarta, itu bermaksud untuk memberikan kehidupan dan perumahan yang layak," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Kendati demikian, Kalla menilai wajar jika ada warga yang menolak penggusuran dari Kampung Pulo. Ia bisa memahami keraguan warga di wilayah tersebut. Kalla pun meminta warga Kampung Pulo untuk tidak khawatir. Dengan bersedia dipindahkan, warga bisa membuktikan sendiri adanya kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan tinggal di Kampung Pulo.

"Memang rakyat yang terbiasa hidup berdempet-dempet kadang ragu. Tetapi, itu harus dibuktikan bahwa memang penggantinya jauh lebih baik dibandingkan daripada sekarang," kata Kalla.

Ia pun menilai aksi protes warga ini hanya sementara. Kalla yakin warga Kampung Pulo nantinya bisa bersyukur jika sudah menempati tempat tinggal yang lebih layak di rumah susun yang disediakan pemerintah.

"Biasalah, di mana sih di Indonesia ini perumahan yang dipindahkan tidak ribut-ribut? Itu biasanya sebentar, setelah itu tinggal di rusun juga nyaman. Tinggal di rusun di dekat Tanjung Priok sana, Marunda, ternyata setelah pindah kan senang. Itu adalah kontestasi saja yang nantinya orang juga senang, lebih teratur, ada lapangan bola," kata Kalla.

Tanjung Priok berikutnya

Wapres juga menyampaikan bahwa penertiban perkampungan kumuh tidak hanya dilakukan di Kampung Pulo. Pemerintah nantinya akan menertibkan perkampungan kumuh di Tanjung Priok dengan memindahkan warganya ke rusun-rusun yang disediakan.

Sikap bertahan warga Kampung Pulo di tempat tinggal mereka bukanlah tanpa alasan. Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi menilai, Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama yang membuat warga Kampung Pulo bingung dengan keputusannya yang berubah-ubah sejak proses diskusi dengan warga tiga bulan terakhir.

Basuki batal memberikan ganti rugi kepada warga dengan alasan lahan yang ditempati warga berstatus milik negara. Meski demikian, di balik penolakan warga Kampung Pulo untuk digusur, masih ada keinginan dari sebagian besar warga untuk membicarakan dan mencari jalan keluar dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI.

Dialog yang diinginkan oleh warga Kampung Pulo adalah dialog yang berimbang, dalam arti suara mereka sebagai warga yang sudah bertahun-tahun tinggal di sana bisa didengarkan dan dijadikan masukan oleh Pemprov DKI.

Berdasarkan data Pemerintah Kota Jakarta Timur, ada kurang lebih 920 kepala keluarga yang bakal terdampak penggusuran Kampung Pulo. Para warga sudah diinformasikan untuk menempati Rusun Jatinegara Barat.

Surat peringatan (SP) III juga telah diberikan kepada warga. Saat ini, ada 213 KK yang sudah mengambil kunci untuk menempati Rusun Jatinegara Barat. Sebanyak 78 di antaranya telah menempati rusun, sedangkan sisanya, 135 KK, dalam proses pindah.