Gagal Bujuk APTB, Pemprov DKI Akan Minta Kuota Transjabodetabek Diperbesar

Hal itu dilakukan menyusul gagalnya Pemprov DKI membujuk operator layanan bus angkutan perbatasan terintegrasi busway (APTB) bergabung di bawah manajemen PT Transjakarta.

"Saya akan meminta Kemenhub untuk merealisasikan 300 bantuan bus. Jadi kalau seumpamanya APTB tidak mau, kita ada plan B," kata Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Andri Yansyah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/9/2015).

Andri meyakini dengan kuota tersebut, penumpang transjakarta dari luar Jakarta dapat terlayani dengan baik oleh transjabodetabek. Ia pun optimistis penumpang akan lebih memilih naik layanan tersebut ketimbang APTB.

"Jadi, kalau APTB masih menolak, mereka akan mati sendiri," ujar Andri.

Sebagai informasi, Kemenhub sedang melaksanakan proyek perakitan 1.000 bus berstandar BRT. Perakitan 1.000 bus direncanakan akan selesai akhir tahun ini. Ribuan unit bus tersebut nantinya akan disebar ke-33 provinsi, kecuali DKI Jakarta.

Meski demikian, DKI Jakarta akan tetap terkena imbas dari adanya proyek tersebut. Sebab, akan ada sebagian kecil bus yang diberikan untuk area Jabodetabek sebagai layanan transjabodetabek yang dioperasikan oleh Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD).

Namun, Kemenhub belum dapat belum dapat menentukan jumlah alokasi untuk masing-masing daerah penerima tersebut. Sebab, jumlah alokasi bus untuk masing-masing daerah akan ditentukan berdasarkan kajian yang sejauh ini masih berlangsung.

Sejauh ini, PPD telah memiliki 88 unit bus jenis tersebut. Bus-bus tersebut kini dioperasikan untuk melayani Jakarta dengan empat kawasan penyangga, meliputi Bekasi, Depok, Ciputat, dan Tangerang.

"Karena (hasil kajian) belum diterbitkan, maka kami belum bisa statement begitu (Jabodetabek dapat 300). Karena usulan besaran jumlah bus itu nantinya akan didalami lagi oleh Kemenhub," kata Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Yuyun Wahyuningrum kepada Kompas.com, Jumat (31/7/2015).