Kebalnya Kalijodo Sebelum Insiden Fortuner

Sebelumnya sudah ada keinginan menertibkan Kalijodo dari gubernur-gubernur DKI terdahulu. Namun, baru pada tahun ini, rencana penertiban Kalijodo mulai diseriusi.

Tak dapat dipungkiri, salah satu penyebab mulai muncul lagi wacana penertiban Kalijodo berawal dari kecelakaan Toyota Fortuner B 201 RFD yang dikendarai Riki Agung Prasetio (24).

Kalijodo menjadi perhatian karena pelaku penyebab kecelakaan yang menewaskan empat orang itu meminum banyak minuman beralkohol di salah satu kafe di Kalijodo.

Kira-kira sepekan yang lalu, pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tentang Kalijodo yang harus ditutup pun mulai ramai di media massa.

Dari beberapa pewarta yang meliput kawasan Kalijodo secara hati-hati pada awalnya, kini mulai terbiasa masuk ke lingkungan tersebut dan berkomunikasi langsung dengan warga di sana.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhan menilai, kondisi Kalijodo menjelang penertiban saat ini tidak seketat pada zaman dulu. Dalam rentang waktu setahun atau dua tahun ke belakang, Kalijodo masih "kebal" dari segala bentuk penertiban dan penegakan hukum.

"Sebenarnya, untuk kita yang melakukan razia PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), lima wilayah di DKI sudah dipetakan titik-titik rawannya."

"Namun, di area Kalijodo itu, kan, kita enggak bisa masuk, Mas. Kalau masuk malam atau sore pun, sudah dilempari batu kalau kita masuk, begitu," kata Masrokhan kepada Kompas.com, Selasa (16/2/2016) malam.

Masrokhan menceritakan, sebelum menertibkan PMKS di Kalijodo, pihaknya yang dibantu jajaran Satpol PP memang terlebih dahulu menertibkan PMKS di sepanjang Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jakarta Barat.

Setelah dari sana, jika lurus ke arah Tambora, akan melewati daerah Kalijodo. Baru lewat saja di dekat sana, mobil Satpol PP langsung dilempari batu oleh orang yang diduga sebagai preman di Kalijodo.

Saat mereka bersama Dinas Sosial mau masuk ke dalam pun, tidak diperbolehkan. Orang-orang itu menjaga ketat agar tidak ada satupun aparat masuk ke sana.

"Kadang kita libatkan kepolisian dan TNI, Satpol PP, baru Dinas Sosial di belakang. Itu juga enggak bisa masuk," ujar Masrokhan.

Saat ini, situasinya jelas sangat berbeda. Pemerintah Kota Jakarta Utara dan Jakarta Barat telah membuka posko pendaftaran bagi warga di Kalijodo. Mereka akan didata lebih lanjut untuk kemudian dikategorikan antara warga Jakarta dengan warga luar Jakarta.

Sedangkan Dinas Sosial DKI Jakarta lebih fokus pada PSK (Pekerja Seks Komersial) yang ada di Kalijodo. Para PSK akan diberi pilihan, seperti pilihan melanjutkan hidup di Jakarta, mendapatkan pelatihan dan keterampilan, atau memilih untuk dipulangkan ke daerah asalnya.