"Buruh Transportasi Jangan Mau Diadu Domba Pengusaha"

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menginginkan agar buruh sektor transportasi tidak terjebak adu domba kepentingan pengusaha, yang bakal merugikan buruh.

"Buruh jangan terjebak menjadi kaki tangan kapitalis dan korporasi, jangan mau diadu domba oleh pengusaha lewat balutan narasi soal kondisi perusahaan yang sedang sulit karena regulasi kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap pengusaha," kata Presiden KSBSI Mudhofir di Jakarta, Kamis.

Mudhofir mengaku prihatin akan aksi demonstrasi pengemudi taksi yang berujung pada bentrokan sesama pengemudi transportasi lainnya di beberapa titik di DKI Jakarta.

(Baca: Beredar Video Percakapan Sopir Taksi tentang Demonstrasi yang Diizinkan Perusahaan).

Untuk itu, ia mengingatkan agar pemerintah mengambil langkah tegas dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan itu sehingga masalah tidak meluas dan memakan korban lebih banyak.

Menurut dia, permasalahan yang terjadi bukan semata-mata soal pengemudi transportasi konvensional melawan pengemudi transportasi aplikasi daring, tetapi lebih besar lagi, yaitu permasalahan ekonomi yang dirasakan begitu beratnya oleh buruh transportasi umum di Indonesia.

"Faktanya berkata bahwa sebagian penduduk Indonesia sudah jatuh hati dengan transportasi online, dan juga berhasil menjadi mata pencarian alternatif bagi banyak orang," katanya.

Di sisi lain, Mudhofir mengemukakan agar pemerintah harus mendengarkan tuntutan dari pengemudi transportasi konvensional, yang menjadi korban persaingan usaha antarkorporasi.

Sebagaimana diwartakan, perusahaan aplikasi layanan transportasi Uber dan Grab diberi waktu hingga 31 Mei 2016 untuk memenuhi syarat sebagai sarana transportasi umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Diberi waktu sampai 31 Mei 2016 Uber dan Grab harus kerja sama dengan (perusahaan) transportasi umum yang sah, atau mendirikan badan hukum sendiri," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Kamis (24/3).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan UU No. 22/2009, antara lain harus berbadan hukum, terdaftar di pemerintahan daerah, dan memiliki izin sebagai sarana transportasi.

(Baca: Warna-warni Taksi Resmi dan "Gelap" di Ibu Kota Jakarta).

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengatakan, solusi guna mengatasi kontroversi transportasi berbasis aplikasi harus dicapai melalui langkah-langkah perdamaian dan bukan aksi anarkis.

"Kita menyayangkan adanya aksi anarkis dan agar jangan sampai terjadi lagi. Masyarakat kita adalah masyarakat yang damai. Marilah mencari solusi melalui perdamaian," kata Oesman Sapta.

Dia menyayangkan adanya perilaku anarkistis dalam aksi unjuk rasa angkutan umum tersebut.

Ia pun berharap semua pihak bisa berkepala dingin dalam memecahkan masalah itu dan bisa mengendalikan emosi.

Wakil Ketua MPR berpendapat, situasi saat ini memang tidak dapat dihindari, antara lain karena kurangnya sosialisasi kehadiran angkutan umum berbasis daring (online).

Padahal, lanjutnya, kehadiran angkutan umum berbasis daring tersebut dinilai juga mempunyai tujuan baik.