Isu Sumber Waras dan Reklamasi Pengaruhi Elektabilitas Ahok?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak dua lembaga merilis hasil survei elektabilitas bakal calon gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 di tengah dua kasus yang menerpa Ahok.

Kedua kasus itu adalah pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta dugaan suap reklamasi Pantai Utara Jakarta yang menyeret Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

Kasus ini juga menyeret staf Ahok, Sunny Tanuwidjaja yang disebut-sebut menjadi mediator antara eksekutif, legislatif, dengan para pengembang.

Berdasarkan hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi), elektabilitas Ahok turun setelah ia dimintai keterangan KPK terkait penyelidikan pembelian lahan RS Sumber Waras.

(Baca: Elektabilitas Ahok Turun Setelah Dipanggil KPK)

Ahok menyebut audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar dalam pembelian lahan RS Sumber Waras itu ngaco.

Elektabilitas Ahok pada Januari 2016 adalah 43,25 persen, pada Februari 2016 terjadi peningkatan menjadi 43,5 persen, Maret 2016 meningkat tajam menjadi 51,80 persen, dan April 2016 setelah pemanggilan oleh KPK, elektabilitasnya kembali melorot menjadi 45,50 persen.

Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka di 40 kelurahan di 5 Kota di DKI Jakarta dengan melibatkan 400 responden.

Pemilihan sampel dilakukan secara acak dengan metode sampel acak bertingkat.

Margin of error survei ini lebih kurang 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei tatap muka dilaksanakan tanggal 18-21 April 2016.

"Mayoritas responden berpendapat Ahok tidak terlibat kasus Rumah Sakit Sumber Waras (34,8 persen) dan kasus suap Reklamasi Pantai Utara Jakarta (36,5 persen). Sebanyak 68,3 persen reponden mengetahui pemanggilan Ahok oleh KPK yang berujung pada pendapat responden tentang keputusan responden dalam memilih Ahok dalam Pilkada Jakarta mendatang," kata Juru Bicara KedaiKopi Hendri Satrio, kepada wartawan, Minggu (24/4/2016).

Pasca-pemanggilan Ahok oleh KPK, ada 34,5 responden menyatakan mantap memilih Ahok.

Sementara itu, 30 persen lainnya menyatakan ragu-ragu dan 16,5 persen menyatakan tidak akan memilih Ahok.

Meski demikian, elektabilitas Ahok masih unggul dibanding calon gubernur lainnya.

"Kendati paling tinggi, elektabilitas Ahok masih belum aman karena masih di bawah 50 persen +1," kata Hendri.