Tanpa Sertifikat, Pemprov DKI Klaim Tetap Bisa Tertibkan Kawasan Luar Batang

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menilai Pemprov DKI tidak perlu memiliki sertifikat kepemilikan atas lahan Luar Batang untuk menertibkan permukiman di kawasan tersebut.

Sebab, ia menilai, penertiban yang hendak dilakukan Pemprov DKI mengacu pada Pasal 33 UUD 1945.

Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Saefullah, isi pasal tersebut memiliki korelasi dengan penertiban yang akan dilakukan Pemprov DKI terhadap permukiman warga di Luar Batang.

"Ini kan semua negara kita mau atur, akan dirapikan. Masa mau dibiarkan akuarium enggak karuan arahnya," ujar Safullah di Balai Kota, Rabu (4/5/2016).

Selain menganggap Pemprov tetap punya wewenang menertibkan, Saefullah menyatakan sampai saat ini tidak ada satupun warga Luar Batang yang bisa menunjukan memiliki sertifikat hak milik atas lahan yang mereka tempati.

"Belum ada bukti kepemilikan setifikat hak milik warga, kalau ada pasti kita bayar," ujar dia.

Bukti sertifikat kepemilikan Pemprov DKI atas lahan di Luar Batang memang kerap dipertanyakan oleh warga Luar Batang, termasuk oleh kuasa hukum mereka, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril bahkan menantang Gubernur Basuki Tjahaja Purnama untuk menunjukan sertifikat itu jika ingin menggusur permukiman warga Luar batang.

Namun, sampai saat ini, belum ada satupun pejabat Pemprov DKI yang bisa memastikan bahwa mereka memiliki sertifikat kepemilikan atas lahan di Luar Batang.