BEKASI, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat enggan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
"Pilgub-pilgub, yang ditanyain kok Pilgub. Yang diurus itu harusnya yang kayak gini (pengolahan sampah), supaya kita kerja, supaya fokus," ujar Djarot.
Pernyataan itu dilontarkannya menanggapi pertanyaan para wartawan yang mencoba menanyakannya hal-hal terkait Pilkada 2017, di sela-sela kunjungannya ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.
Djarot kemudian menegaskan bahwa ia lebih senang ditanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.
Kedatangan Djarot ke TPST Bantargebang bertujuan untuk mengecek perkembangan pengambilalihan TPST Bantargebang yang kini sudah dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Di lokasi tersebut, ia sempat mengadakan rapat dengan jajaran Dinas Kebersihan di kantor eks-PT Godang Tua Jaya (pengelola TPST Bantargebang sebelumnya).
Djarot juga sempat berbincang-bincang dengan para petugas di bidang administrasi mengenai jumlah pasokan sampah, hasil pengolahan sampah, hingga gaji para pekerja.
"Sekarang gajinya berapa?" tanya Djarot kepada salah seorang pekerja.
Pekerja itupun mengatakan bahwa gajinya kini setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2016 sebesar Rp 3,1 Juta.
Saat masih di bawah PT GTJ, ia menyebut gajinya di bawah angka tersebut.
"Naik Rp 200.000," ujar dia kepada Djarot.
Pengambilalihan pengelolaan TPST Bantargebang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan sejak 19 Juli 2016. Pengambilalihan dibarengi dengan pemindahan status pekerja PT GTJ menjadi pekerja harian lepas (PHL) Dinas Kebersihan DKI Jakarta.