JAKARTA, KOMPAS.com — Para anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sering dipandang negatif karena sikap mereka yang sering memakai kekerasan saat berhadapan dengan masyarakat. Misalnya saja, mengenai pengambilan paksa barang dagangan hingga gerobak para PKL.
Langkah ini dilakukan agar PKL tidak lagi berjualan di sembarang tempat. Namun, seolah tidak humanistis karena merampas sumber nafkah rakyat kecil.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sudah memberi imbauan kepada Satpol PP untuk mengedepankan langkah persuasif saat melakukan penertiban apa pun.
"Orang berjualan itu kan berinvestasi ya. Dia bikin gerobak juga pakai duit, barang dagangannya dibeli pakai uang dan dia (PKL) itu miskin. Makanya jangan asal ubrak-abrik," ujar Djarot di Gedung Dinas Teknis, Jalan Abdul Muis, Selasa (23/8/2016).
Kompas.com mencoba bertanya kepada tiga anggota Satpol PP yang bertugas di tiga wilayah DKI Jakarta mengenai suka-duka mereka di lapangan. Untuk kepentingan narasumber, identitas mereka dirahasiakan.
"Kami adalah polisi paling tabah"
Salah seorang anggota Satpol PP, Aa, menceritakan situasi penertiban lewat kacamata Satpol PP. Aa mengatakan, menghadapi PKL di Jakarta begitu sulit. Ketika mereka menertibkan PKL pada pukul 07.00 WIB, dua jam kemudian PKL akan menjamur kembali.
"Ketemu sekali dua kali, kami masih persuasif. Begitu ketiga kalinya ya nada bicara kita agak sedikit naik nih. Namanya di lapangan, kadang kita sebagai manusia kan tersulut juga," ujar Aa.
Namun, Aa berpegangan pada tugas pokok mereka, yaitu menegakkan peraturan daerah. Salah satu duka yang dihadapi Aa adalah ketika ada perlawanan warga. Saat situasi berubah menjadi chaos, mau tidak mau harus dihadapi.
Aa pernah dikepung warga saat akan memberikan sosialisasi mengenai PKL di Pasar Minggu. Setelah dikepung, dia dipukuli. Warga mengira dia akan melakukan penertiban ketika itu.
"Satpol PP itu polisi paling tabah. Kami tanpa senjata, tanpa pentungan, hanya modal bismillah saja. Kami hadapi masyarakat yang segitu beringasnya," ujar Aa.
"Apalagi masyarakat ini punya masalah perut, jadi mereka lebih nekat," tambah Aa.
Dengan risiko seperti itu, tidak ada asuransi jiwa yang dimiliki Satpol PP. Apalagi Satpol PP yang berstatus pegawai honorer. Fasilitas jaminan kesehatan saja baru mereka rasakan beberapa bulan ini. (Baca: Wagub Djarot: Jangan Sampai Satpol PP Digebukin karena Tidak Bisa Bela Diri)
Kalau tidak ada Satpol PP, bagaimana?
Satpol PP lainnya, Bi, menegaskan bahwa mereka tidak pernah sembarangan melakukan penertiban. Untuk penertiban bangunan liar, selalu ada peringatan-peringatan terlebih dahulu.