Dipecat akibat Pergub Ahok, Mantan Karyawan Operator Bus Transjakarta Unjuk Rasa

JAKARTA, KOMPAS.com — Puluhan karyawan operator bus transjakarta dari PT Trans Batavia melakukan unjuk rasa akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebut dialami ratusan karyawan dan sopir bus perusahaan tersebut. Unjuk rasa dilakukan di depan kantor PT Trans Batavia di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulogadung, Jakarta Timur.

Menurut pantauan Kompas.com, Senin (5/9/2016), para mantan pegawai operator bus itu berkumpul sambil membawa spanduk. Isinya bertuliskan protes terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan manajemen Trans Batavia.

Spanduk itu antara lain bertuliskan "Pak Ahok Jangan Terlantarkan Kami Dari Kebijakan Anda Karena Kami Juga Pejuang Perintis Busway, TTD Perwakilan Karyawan PT Trans Batavia" dan "Kami Butuh Kepastian Bukan Cuma Harapan Palsu dari Manajemen PT Trans Batavia".

Ketua Umum Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia, Ilhamsyah, mengatakan, Trans Batavia merupakan konsorsium yang terdiri atas empat perusahaan. Namun, karena adanya Pergub Nomor 17 Tahun 2015, perusahaan-perusahaan itu keluar.

Menurut dia, aturan dalam pergub itu memperbolehkan perusahaan bus bisa langsung berhubungan dengan PT Transjakarta.

"Mulai muncul permasalahan semenjak dikeluarkan Pergub 17 yang isinya memperbolehkan operator langsung berhubungan dengan Transjakarta tanpa konsorsium," kata Ilhamsyah, di lokasi aksi, Senin (5/9/2016).

Akibatnya, Trans Batavia berhenti beroperasional sekitar Januari 2016. Pada Maret, upah karyawan yang diterima hanya 25 persen. Pada April, upah mereka jadi 10 persen, dan upah Mei tidak dibayar sampai saat ini. Uang THR Lebaran kemarin juga tidak diberikan.

Pihaknya mengklaim, 414 karyawan perusahaan tersebut mengalami PHK pada Juni 2016. Mereka dari berbagai lini bagian, termasuk 231 sopir transjakarta.

"Sekarang menganggur," ujar Ilhamsyah. (Baca: Ahok Bela PT Transjakarta soal PHK terhadap Pegawai)

Perwakilan pekerja Trans Batavia, Andrian Tambubolon, berharap, para sopir dan karyawan bisa bekerja lagi.

"Harapannya, dipekerjakan kembali, tetapi bayarkan dulu hak-hak kami. Kami tetap ingin bekerja, jangan kami ditinggalkan dan ditelantarkan begitu aja. Kami ingin Pak Ahok itu campur tangan," ujar Andrian.