Plt Gubernur DKI: Kalau Lelang Tak Disetujui Dewan, Ya Hentikan Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan bahwa ia akan mengecek apakah program tahun 2017 yang sudah ada pemenang lelang pelaksanaanya termasuk ke dalam program mendesak atau tidak. 

Menurut pria yang akrab disapa Soni ini, program yang mendesak dan boleh dilelang salah satunya terkait penanganan banjir

"Kalau itu, memang tidak boleh mandek karena menunggu, harus tancap saja tanpa (pembahasan) KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) tidak apa-apa. Tapi kalau (lelang) enggak disetujui dewan, ya dihentikan saja," kata Soni, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/10/2016).

Pemprov DKI Jakarta melaksanakan percepatan lelang berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa asal 73.

Berdasarkan aturan tersebut, untuk kondisi tertentu, dapat dilakukan pelelangan mendahului KUA-PPAS.

(Baca juga: Plt Gubernur DKI Berencana ke Bekasi untuk Selesaikan Masalah TPST Bantargebang)

Ada 13 paket program yang sudah dilelang dengan nilai Rp 4,42 triliun. Salah satunya adalah program manajemen konstruksi Sky Hospital RSUD Tarakan, Jakarta Barat.

Soni meyakini, program tetap akan berjalan tepat waktu, meskipun tidak melalui percepatan lelang.

"Begini lho, satu tahun anggaran kan 12 bulan. Januari sampai Desember 2017 itu kan 12 bulan. Kalau pun butuh proyeknya selesai Januari, sudah sama kan 12 bulan," kata Soni.

(Baca juga: Sumarsono Minta DKI Tunda Lelang Dini Program 2017)

Sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni menargetkan pengesahan KUA-PPAS 2017 dilaksanakan pada November 2016.

Lelang program, kata dia, dapat dilaksanakan setelah adanya kesepakatan dari Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.

"Kan kami punya waktu 13 bulan. Sebenarnya argumen berbasis schedule tetap cukup saja," kata Soni.