Program Rp 1 Miliar Per RW dari Agus Dinilai Mengkhawatirkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, menilai program pemberian bantuan langsung sementara sebesar Rp 1 miliar per RW dari pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni pada Pilkada DKI Jakarta 2017 sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan.

"Begini, semuanya harus masuk pada rasa keadilan. Kalau Rp 1 miliar 1 tahun, berarti akan ada Rp 2,7 triliun yang harus dipertanggungjawabkan, bagaimana?" kata Bestari kepada Kompas.com, Senin (16/1/2017).

Menurut dia, alokasi bantuan kepada masyarakat tidak boleh disalurkan dalam bentuk hibah. Dia mengkhawatirkan terjadinya perebutan kekuasaan di masyarakat tingkat paling bawah.

Dana tersebut akan dikelola oleh ketua RW. Bestari menyebut, warga akan berlomba-lomba menjadi ketua RW. "Jadi bukan untuk menjadi pengayom masyarakat, tapi lebih pada pelaksana anggaran, ini sudah berubah perannya. Akan tercipta blok kiri, blok kanan, blok tengah, blok belakang, blok depan," kata Bestari.

Dia mengkhawatirkan nantinya ketua RW akan berpolitik. Menurut dia, hal itu berbahaya. Sesuai aturan, ketua RW dilarang untuk berpolitik.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta itu mengatakan tetap akan menolak kebijakan tersebut meskipun diusulkan oleh calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Nasdem mendukung calon petahana Ahok-Djarot pada Pilkada DKI 2017.

"Pengelola anggaran kan politis itu, bagaimana mungkin seorang ketua RW harus terjun ke ranah itu. Gimana masyarakat di bawah nanti kalau RW yang harusnya mengayomi masyarakat justru membuat blok-blok dikarenakan ada anggaran yang harus dibelanjakan," kata Bestari.

Agus dan Sylvi mengatakan, program Rp 1 miliar per RW per tahun dialokasikan untuk pemberdayaan komunitas. Anggaran itu untuk menjadikan komunitas sebagai basis pembangunan Jakarta.

Agus juga mengatakan, kebutuhan antara satu komunitas warga dengan komunitas lainnya tidak selalu sama. Agus mencontohkan ada komunitas yang membutuhkan perbaikan jalan, saluran air, ada juga ada yang membutuhkan perbaikan rumah ibadah, dan ruang terbuka. Masyarakat, kata dia, akan dilibatkan secara langsung dalam proses pembangunan.