Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Cari Tahu Alasan Bambang Ikut Ahok ke Kepulauan Seribu

Kompas.com - 07/03/2017, 17:18 WIB
Kahfi Dirga Cahya

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Jaksa penuntut umum (JPU) Ali Mukartono, mencecar Bambang Waluyo Hamdan, saksi dalam kasus dugaan penodaan agama yang dihadirkan pihak terdakwa, di auditorium Kementerian Pertanian, Selasa (7/3/2017).

Ali mencecar Bambang soal alasan dia ikut bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Punama atau Ahok ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Dalam kunjungan itu, Ahok mengutip surat Al-Maidah ayat 51 dan membuatnya kini menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama.

Bambang merupakan politisi Partai Golkar yang menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan penodaan agama dari pihak Ahok.

(Baca: Ahok: Seolah-olah Jaksa Anggap Saya Ajak Golkar untuk Kampanye)

Ali awalnya mencari tahu soal 26 orang yang ikut dalam kunjungan bersama Ahok ke Pulau Pramuka. Dari 26 orang tersebut, menurut Bambang, ada anggota DPR RI dan DPRD DKI Jakarta dari Partai Golkar.

Jaksa lain kemudian melanjutkan untuk mencari tahu lebih jauh keterlibatan Bambang dalam kunjungan Ahok ke Kepulauan Seribu.

Jaksa: Apakah acara terdakwa ke Kepulauan Seribu acara resmi?

Bambang: Iya acara resmi. Kebetulan kami waktu itu ada kegiatan lain di Kepualuan Seribu. Kami putuskan berangkat bersama-sama. Setelah makan siang, kami tetap di Kepulauan Seribu. Pak Ahok kembali ke darat.

Jaksa: Saudara tidak ditanyakan Pak Ahok saat berangkat? Tidak. Karena kami ada di kapal berbeda.

Jaksa: Ketika sampai di sana ditanyakan alasan?

Bambang: Karakteristik terdakwa.

Jaksa: Kami tak tanya karakterisitik. Apakah setiap orang bisa dengan mudah ikuti acara tersebut?

Bambang: Bisa.

Jaksa: Apakah kapasitas saudara sebagai teman atau partai pengusung?

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com