Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Kita Tidak Akan Pindahkan Lurah Lenteng Agung

Kompas.com - 28/08/2013, 13:13 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tidak akan memindahkan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli hanya karena persoalan didemo oleh warganya. Dia mengatakan, jabatan seseorang tidak ditentukan oleh demo, tetapi kinerjanya.

"Kita tidak akan pernah pindahkan orang karena desakan demo orang," kata Basuki saat ditemui dalam acara Rakor Penanggulangan HIV Aids di DKI Jakarta, di Gedung LPMJ, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (28/8/2013).

Menurut Basuki, menentukan jabatan seseorang tidaklah berdasarkan desakan demonstrasi ataupun masalah primodialisme. Kata dia, penempatan seseorang pada posisi tertentu didasarkan pada kinerja meritokrasi orang tersebut.

Meritokrasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk sistem masyarakat yang memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin.

Basuki menyakini, meski demo dilakukan warga terhadap Lurah Lenteng Agung, hal itu tidak akan mengganggu kinerja lurah tersebut. Menurutnya, perbuatan warga sekitar melakukan hal itu sudah merupakan perbuatan yang tidak benar.

"Enggak bisa. Dia mau demo terus enggak betul dong. Kalau kita ngalah gimana? Nah, sekarang kita mau mengalah?" ujar Basuki.

Selain itu, suami Veronica Tan ini memberikan contoh masalah perbedaan seperti tokoh di Amerika Serikat, Martin Luther King Jr, yang memperjuangkan penghapusan diskriminasi rasial di Amerika Serikat. Martin Luther King, menurutnya, sudah menyuarakan hal tersebut sejak 50 tahun silam.

"Martin Luther King sudah teriak 50 tahun lalu. Dia bilang 'saya punya mimpi keempat anak saya nanti bukan ditentukan karena warna kulit. Jadi karena apa? Karena karakter moral'," ujar Basuki.

Untuk itu, mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan tidak ada alasan bagi warga di sana untuk melakukan demo terhadap lurahnya sendiri. "Di mana ada alasan demo? Kita tangkap kalau tidak ada izin. Itu kan dia enggak ada urusan," tandas Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terkait PPDB di Jakarta, Disdik DKI Diminta Evaluasi Kuota dan Jangkauan Jalur Zonasi

Terkait PPDB di Jakarta, Disdik DKI Diminta Evaluasi Kuota dan Jangkauan Jalur Zonasi

Megapolitan
PPDB 'Online' Diklaim Efektif Cegah Adanya 'Siswa Titipan'

PPDB "Online" Diklaim Efektif Cegah Adanya "Siswa Titipan"

Megapolitan
Putusan Bawaslu: Dharma Pongrekun-Kun Wardana Boleh Perbaiki Berkas Pencalonan Pilkada Jakarta

Putusan Bawaslu: Dharma Pongrekun-Kun Wardana Boleh Perbaiki Berkas Pencalonan Pilkada Jakarta

Megapolitan
Polisi Identifikasi Provokator Pembakar Panggung Konser Lentera Festival Tangerang

Polisi Identifikasi Provokator Pembakar Panggung Konser Lentera Festival Tangerang

Megapolitan
Kapolres Depok Bakal Razia Ponsel Anggotanya demi Cegah Judi Online

Kapolres Depok Bakal Razia Ponsel Anggotanya demi Cegah Judi Online

Megapolitan
Warga Melawai Keluhkan Kegaduhan Aktivitas Restoran dan Parkir Liar di Sekitar Permukiman

Warga Melawai Keluhkan Kegaduhan Aktivitas Restoran dan Parkir Liar di Sekitar Permukiman

Megapolitan
Tak Perlu Lagi ke Sumur Tua, Warga Desa Lermatang Akhirnya Bisa Merasakan Air Bersih Bantuan Kemensos

Tak Perlu Lagi ke Sumur Tua, Warga Desa Lermatang Akhirnya Bisa Merasakan Air Bersih Bantuan Kemensos

Megapolitan
Aksi Teatrikal Demo Tolak Tapera Aliansi BEM Bogor, Tampilkan Karikatur Jokowi dan Tabur Bunga

Aksi Teatrikal Demo Tolak Tapera Aliansi BEM Bogor, Tampilkan Karikatur Jokowi dan Tabur Bunga

Megapolitan
Aksi Dina Ukur Jarak Rumah ke SMA Depok Pakai Meteran, Terpaut 120 Meter tapi Anaknya Tak Lolos PPDB

Aksi Dina Ukur Jarak Rumah ke SMA Depok Pakai Meteran, Terpaut 120 Meter tapi Anaknya Tak Lolos PPDB

Megapolitan
PPDB Jalur Zonasi, Ketua Posko Wilayah 2 Jaksel: Calon Siswa Minimal Harus Tinggal 1 Tahun

PPDB Jalur Zonasi, Ketua Posko Wilayah 2 Jaksel: Calon Siswa Minimal Harus Tinggal 1 Tahun

Megapolitan
Nakes RSUD Koja Demo karena Gaji ke-13 Dipotong

Nakes RSUD Koja Demo karena Gaji ke-13 Dipotong

Megapolitan
Siasat Preman yang Getok Tarif Parkir ke Bus Wisata: Buntuti dan Adang Bus, lalu Larang Parkir di Stasiun Gambir

Siasat Preman yang Getok Tarif Parkir ke Bus Wisata: Buntuti dan Adang Bus, lalu Larang Parkir di Stasiun Gambir

Megapolitan
Peringati Hari UMKM Internasional, Fahira Idris: Mulailah Jadi Creativepreneur

Peringati Hari UMKM Internasional, Fahira Idris: Mulailah Jadi Creativepreneur

Megapolitan
Warga Minta Heru Budi Cek Langsung ke Rusunawa Marunda yang Asetnya Dijarah Maling

Warga Minta Heru Budi Cek Langsung ke Rusunawa Marunda yang Asetnya Dijarah Maling

Megapolitan
Ketua Posko PPDB Wilayah 2 Jaksel: Kuota Diatur Kemendikbud, tapi Bisa Ditambah lewat Pergub

Ketua Posko PPDB Wilayah 2 Jaksel: Kuota Diatur Kemendikbud, tapi Bisa Ditambah lewat Pergub

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com