Direksi PD Dharma Jaya Belum Lunasi Kerugian Negara

"Hingga saat ini, pihak direksi terus mengembalikan kewajibannya. Secara berkala, kita pun juga melaporkan ke inspektorat," ujar Pelaksana Tugas PD Dharma Jaya, Kusuma Andika, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (27/11/2013) malam.

Sesuai dengan data dari BPK Provinsi Jakarta, kerugian negara di BUMD pengelola peredaran daging sapi itu mencapai Rp 4,9 miliar. Namun, Andika enggan menyebutkan jumlah sudah yang dikembalikan oleh direksinya hingga saat ini. "Ya, pokoknya signifikanlah," ujarnya.

Andika mengaku tidak memiliki target khusus kapan semestinya tiga orang direksinya tersebut harus memenuhi pengembalian kerugian negara. Menurut Andika, itu tidaklah penting. Yang penting, ada niat baik dari para direksi untuk melakukan pengembalian uang itu.

"Tidak ada (target waktu), tapi kita hargailah mereka," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga tidak mau ambil pusing soal itu. "Urusan (pengembalian kerugian negara) direksilah. Kalau masuk hukum, ya urusan hukum," ujarnya.

Jokowi mengaku hanya berorientasi pada bagaimana PD Dharma Jaya menjadi BUMD pendistribusi serta pengendali komoditas daging sapi di Jakarta. Oleh sebab itu, ia nekat mengubah modal dasar dari Rp 2,8 milar menjadi Rp 250 miliar, meski kontroversial.

Berawal dari temuan BPK

PD Dharma Jaya adalah salah satu BUMD Pemprov DKI Jakarta yang dibelit masalah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 14 temuan yang berujung pada 32 rekomendasi. Hal itu didapat dari laporan hasil pemeriksaan keuangan negara sejak tahun 2010 hingga 2012.

Dari laporan itu, BPK mengindikasikan PD Dharma Jaya menyebabkan negara merugi Rp 4,9 miliar. Beberapa temuan yang dicatat BPK dari hasil audit, antara lain, adanya penambahan penyertaan modal pemerintah (PMP) 2011 sebesar Rp 1,1 miliar. Ternyata PMP diserahkan kepada PT ASI. Hal itu melanggar peraturan daerah DKI tentang PMP.

Temuan indikasi kerugian lainnya adalah adanya utang PT GIP (swasta) ke PD Dharma Jaya sebesar Rp 800 juta. Meski sudah dibuat surat tagihannya, hingga kini PT GIP belum membayarkan utangnya ke BUMD DKI yang bergerak di bidang logistik daging tersebut.

Selain itu, BPK DKI juga menemukan adanya perjanjian kerja sama antara PD Dharma Jaya dan pihak ketiga yang tidak sesuai dengan perda sehingga berdasarkan hasil analisis dari pemeriksa BPK, ditemukan indikasi kerugian senilai Rp 2,2 miliar.

Selanjutnya, ditemukan pula adanya pengeluaran kas biro direksi sebesar Rp 3,1 miliar. Yang mencurigakan, tidak dilengkapi bukti pertanggungjawabannya. Ada pula pengeluaran kas perusahaan sebesar Rp 1,1 miliar, tetapi ketika dicek, kegiatan tersebut nihil.

Beberapa waktu lalu, Jokowi sempat mewacanakan penutupan BUMD yang mengurus distribusi daging sapi di Jakarta tersebut. Kala itu, Jokowi mengatakan tengah dalam proses penutupan.