Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki Cium Indikasi Penggelembungan Harga Bus Transjakarta

Kompas.com - 19/02/2014, 19:14 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan ada indikasi penggelembungan harga bus baru transjakarta gandeng (articulated) dan bus kota terintegrasi busway (BKTB). Indikasi kecurangan itu disampaikan setelah ia mendapat laporan investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Basuki menyebutkan, salah satu contoh kecurangan itu adalah harga bus yang terlampau tinggi dan pemenang tender yang telah ditentukan. "Harga bus yang aslinya di China hanya Rp 1 miliar, tapi di dalam dokumen malah ditulis Rp 3 miliar. Selain itu, pemenang tender juga sudah ditentukan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (19/2/2014).

Oleh karena itu, ia menduga ada oknum yang terlibat dalam kasus tersebut, yakni dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku pemegang kuasa anggaran sekaligus panitia lelang. Selain itu, ia mencium adanya kecurangan pada proses lelang. Untuk mengetahui indikasi kecurangan lainnya, ia meminta Inspektorat DKI menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta.

Menurut Basuki, Pemprov DKI Jakarta memerlukan tenaga ahli untuk melakukan audit keuangan, terutama dalam penyelenggaraan proyek. Selain itu, keterlibatan BPKP diperlukan untuk pelaksanaan investigasi lebih mendalam. "Sekarang kan kita sudah bisa melihat adanya mark up anggaran," kata Basuki.

Ia mengatakan, di China masyarakat dapat meminta pengadaan barang sesuai dengan pesanan. Hal itulah yang menjadi permasalahan. Seseorang dapat memesan sebuah barang sesuai kemampuan keuangan, tetapi spesifikasinya tidak berkualitas. Basuki menengarai hal tersebut juga dilakukan oleh panitia lelang sehingga lebih menyukai penggunaan bus dari China ketimbang produk Eropa maupun negara lain.

Basuki mengatakan, apabila ada kongkalikong antara Dishub DKI dan vendor, maka aparat penegak hukum harus turun tangan memeriksa pengadaan bus ini. Dalam pengadaan bus ini, Basuki berulang kali mengingatkan untuk menyertakan peran BPKP. "Tapi, Dishub enggak menyertakan, berarti mereka tidak mendengarkan instruksi," kata Basuki.

Inspektur DKI Jakarta Franky Mangatas mengatakan masih mendalami permasalahan ini. Kesimpulan sementara dari Inspektorat, ada indikasi kecurangan dalam prosedur lelang pengadaan transjakarta. Inspektorat juga menemukan ada beberapa komponen yang sudah tidak laik pakai, misalnya tutup filter oli berkarat, pintu otomatis macet, dan speedometer tidak berjalan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Megapolitan
TikToker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

TikToker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Megapolitan
Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Megapolitan
Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi 'Online' di Depok yang Jual Koin Slot lewat 'Live Streaming'

Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi "Online" di Depok yang Jual Koin Slot lewat "Live Streaming"

Megapolitan
Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Megapolitan
Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Megapolitan
Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Megapolitan
Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Megapolitan
Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

Megapolitan
Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Megapolitan
Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Megapolitan
Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com