Penyerapan APBD DKI Masih Rendah, Kesiapan Tender Jadi Kilah

"Semuanya tergantung ULP. Kalau cepat, ya semua program akan terlaksana," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Selasa (15/4/2014). Total alokasi anggaran DKI pada 2014 mencapai Rp 72 triliun, jauh melampaui realisasi anggaran pada 2013 senilai Rp 50,1 triliun.

Mulai 2014, semua lelang pengadaan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak lagi dilakukan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pada tahun ini akan ada sekitar 52.000 pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dari seluruh proyek pengadaan itu, 7.000 di antaranya akan digelar melalui lelang oleh ULP dan pengadaan elektronik melalui (e-purchasing) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Adapun 45.000 pengadaan lain tetap ditangani SKPD atau UKPD secara swakelola dan lewat pengadaan langsung.

Lelang di ULP hanya berlaku untuk nilai pengadaan barang senilai di atas Rp 200 juta dan nilai pengadaan jasa di atas Rp 50 juta. "Beban kerja di ULP itu tidak terlalu besar. Sudah dibagi (dengan) e-purchasing di LKPP, swakelola, dan lelang integrasi," kata Endang.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta SKPD untuk mempercepat pengajuan lelang melalui ULP. Dia memberi tenggat waktu hingga 16 Mei 2014 kepada para SKPD mengusulkan pengajuan lelang. Jokowi mengaku tak habis pikir, mengapa pada awal April 2014 baru 39 dari 750 SKPD dan UKPD yang mendaftarkan lelang ke ULP.

Di samping itu, Jokowi juga mencatat baru sembilan persen atau 67 SKPD dan UKPD yang menginformasikan rencana umum pengadaan barang dan jasa. Menurut dia, SKPD dan UKPD harus bergerak lebih cepat, serta langsung melaporkan rencana pengadaannya ke LKPP dan ULP DKI. Jokowi juga meminta SKPD dan UKPD mengajukan usulan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui e-catalog LKPP.

Kepala ULP DKI Jakarta I Dewa Gede Sony mengatakan, dia belum tahu pasti jumlah paket pekerjaan yang akan dilelang selama 2014 melalui instansinya. Menurut dia, SKPD yang telah mengajukan usulan lelang sudah bertambah dari jumlah yang disebutkan Jokowi. Namun, ujar dia, masih sedikit SKPD yang mengajukan rencana umum pengadaan barang dan jasa.

Setiap SKPD, kata Sony, harus memasukkan rencana umum pengadaan barang dan jasa melalui situs sirup.lkpp.go.id. Melalui situs itu, masyarakat dan ULP dapat melihat jumlah "belanja" Pemprov DKI.

"Mudah-mudahan SKPD segera mengajukan rencana pengadaan barang paket yang akan dibelanjakan dengan persyaratan yang lengkap. Kalau berkas tidak lengkap, kami tidak akan melelang paket belanja," kata Sony. 

Sony menambahkan, tak semua pengadaan dengan nominal nilai barang di atas Rp 100 juta atau jasa di atas Rp 50 juta dikerkan ULP. Sebagian besar jenis pekerjaan, ujar dia, sudah masuk ke dalam e-catalog dan e-purchasing. "Apabila di kedua sistem online tersebut tidak tersedia, baru masing-masing SKPD melakukan lelang melalui ULP barang dan jasa," papar mantan Kepala Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta tersebut.