Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tidak Ada yang Tahu Lokasi Kantor Taksi Uber, Organda Tak Bisa Mendata

Kompas.com - 20/08/2014, 15:48 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Safruan Sinungan mengaku sampai saat ini belum mengetahui keberadaan alamat kantor pengelola taksi Uber. Padahal, kata dia, Organda berniat baik untuk mengonfirmasi beroperasinya layanan taksi mewah tersebut.

"Kami sudah cari dan tidak bisa menemukan kantor perwakilannya di Indonesia. Jadi saat ini kami sama sekali tidak tahu di mana alamat kantornya, tarifnya berapa, dan siapa juga yang menjadi penanggungjawabnya," kata Safruan saat dihubungi, Rabu (20/8/2014).

Tak hanya itu, dia juga menyatakan tidak ada anggota dari organisasinya yang bergabung menjadi salah satu operator yang digunakan oleh Uber. Bahkan ia mengklaim bahwa semua anggota Organda telah sepakat untuk menolak keberadaan Uber.

"Dari 30 penyedia rental atau penyelenggara taksi di Jakarta, tidak ada satu pun yang menjadi operator transportasi pribadi Uber itu. Semua anggota kami bahkan protes dengan keberadaan mereka," ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan bahwa instansinya sudah pernah mengundang pengelola Uber untuk meminta klarifikasi. Namun, sampai saat ini pengelola Uber tak pernah datang untuk memenuhi undangan tersebut.

"Saya tidak tahu kenapa mereka tidak datang. Apa undangannya tidak sampai, saya tidak tahu. Itu sekitar sebulan yang lalu," ujar Akbar.

Selasa (19/8/2014) kemarin, manajemen Uber membantah berbagai tudingan yang menyebutkan mereka telah beroperasi tanpa izin. Mereka mengklaim bahwa semua rekanan yang selama ini menyediakan mobil untuk Uber telah memiliki izin usaha dan izin operasional sebagai mobil rental. [Baca: Kadishub DKI: Izin Taksi Berbeda dengan Izin Mobil Rental]

Namun, hal itu tidak disampaikan secara langsung, tetapi melalui keterangan tertulis yang disampaikan Manajer Uber kawasan Asia, Mike Brown. "Rekanan kami seluruhnya adalah perusahaan transportasi yang sudah terdaftar dan berlisensi. Kami juga menaati seluruh peraturan yang ada di Indonesia," kata Brown.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com